Erdogan Ajukan Aturan Jamin Wanita Pakai Jilbab, Turkiye Dilanda Polemik

ANKARA, KOMPAS.com – Partai berkuasa Turkiye, AKP, mengajukan amandemen konstitusi ke parlemen yang menjamin wanita memakai jilbab di tempat kerja dan dalam kehidupan sehari-hari.

Ajuan dari partai yang dipimpin Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan tersebut memicu polemik di negara sekuler tersebut.

Selain itu, aturan jaminan pemakaian jilbab tersebut juga dinilai bersifat politis karena pemilu digelar enam bulan lagi, sebuah kontestasi yang dinilai panas dan ketat.

Baca juga: Erdogan: Turkiye Bersiap Luncurkan Operasi Darat di Suriah untuk Netralkan 254 Teroris

Koalisi anggota parlemen konservatif yang dipimpin oleh partai Erdogan mengajukan amandemen konstitusi kepada ketua parlemen setelah mengumpulkan 336 tanda tangan anggota parlemen.

Debat parlemen diperkirakan akan dimulai pada paruh kedua bulan ini dan menjadikan jilbab menjadi isu utama kampanye pemilu mendatang, sebagaimana dilansir AFP, Jumat (9/12/2022).

Dalam pemilu Turkiye, AKP diprediksi akan bersaing ketat dengan partai CHP yang berhaluan lebih sekuler.

CHP merupakan partai lawas yang didirikan bapak Turkiye modern, Mustafa Kemal Ataturk.

Baca juga: UPDATE Gempa M 6,1 di Turkiye, 22 Orang Terluka

Selama Erdogan menjabat sebagai perdana menteri dan presiden selam 20 tahun terakhir, dia memimpin Turkiye ke arah yang lebih konservatif.

Kelompok feminis Turki memandang upaya Erdogan soal jilbab tersebut sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari kelompok pinggiran yang paling konservatif.

“Baik larangan sekularis terhadap jilbab dan 'paket demokratisasi' Erdogan yang mencabutnya diluncurkan atas nama emansipasi wanita,” tulis Gonul Tol, Direktur Program Turkiye Institut Timur Tengah yang berbasis di AS, dalam sebuah laporan online.