Israel Kecam Keputusan Australia Batal Akui Yerusalem sebagai Ibu Kotanya

YERUSALEM, KOMPAS.com - Perdana Menteri (PM) Israel Yair Lapid pada Selasa (18/10/2022) dengan keras mengkritik keputusan Pemerintah Australia berhenti mengakui Yerusalem barat sebagai ibu kota Israel.

Lapid menggambarkan langkah itu sebagai tanggapan tergesa-gesa.

"Kami hanya bisa berharap bahwa pemerintah Australia mengelola hal-hal lain dengan lebih serius dan professional,” ucap Lapid dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Kantor Perdana Menteri Israel, dikutip dari AFP.

Baca juga: Australia Batalkan Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel

Dia menegaskan Yerusalem adalah ibu kota Israel yang abadi dan tidak ada yang akan mengubah itu.

Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan telah memanggil duta besar Australia untuk mengajukan protes resmi.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengatakan status Yerusalem harus diputuskan melalui pembicaraan damai antara Israel dan Palestina, dan bukan melalui keputusan sepihak.

"Kami tidak akan mendukung pendekatan yang merusak solusi dua negara,” kata Wong.

Dia menambahkan bahwa Kedubes Australia selalu atau akan tetap berada di Tel Aviv.

Australia kali ini membalikkan keputusan kontroversial oleh pemerintah konservatif sebelumnya.

Pada 2018, pemerintahan konservatif Australia yang dipimpin oleh Scott Morrison mengikuti jejak presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam menyebut Yerusalem barat sebagai ibu kota Israel.

Baca juga:

• Isu Pemindahan Kedutaan Inggris ke Yerusalem Picu Kekhawatiran soal Perundingan Damai Palestina
• PM Malaysia Dukung Palestina Sebagai Negara Merdeka, Yerusalem Ibu Kotanya
• Serangan Yerusalem Timur, Seorang Tentara Israel Tewas Tertembak

Langkah itu menyebabkan reaksi domestik di Australia dan menyebabkan gesekan dengan negara tetangga Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia.

Langkah itu sementara menggagalkan kesepakatan perdagangan bebas antara Australia dan Indonesia.

Yerusalem diklaim oleh Israel dan Palestina, dan sebagian besar pemerintah asing menghindari secara resmi menyatakannya sebagai ibu kota negara mana pun.