Putin Resmi Caplok 15 Persen Wilayah Ukraina, 22 Persen Ditambah Crimea

MOSKWA, KOMPAS.com - Presiden Vladimir Putin menyelesaikan pencaplokan resmi lebih dari 15 persen Ukraina pada Rabu (5/10/2022) tepat ketika pasukan Rusia berjuang untuk menghentikan serangan balasan Ukraina di sebagian besar wilayah itu.

Dilansir Channel News Asia, dalam perluasan terbesar wilayah Rusia dalam setidaknya setengah abad, Putin menandatangani undang-undang yang mengakui Republik Rakyat Donetsk (DPR), Republik Rakyat Luhansk (LNR), wilayah Kherson dan wilayah Zaporizhzhia ke Rusia.

"Presiden Vladimir Putin telah menandatangani empat undang-undang konstitusional federal tentang masuknya Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, Zaporizhzhia dan Kherson ke dalam Federasi Rusia," kata majelis rendah parlemen.

Baca juga: SpaceX Kirim Kru Terbaru ke ISS, Kali Ini Bersama Kosmonot Rusia

"Dia juga menandatangani undang-undang yang relevan tentang ratifikasi," kata Duma.

Rusia mendeklarasikan aneksasi setelah mengadakan apa yang disebutnya referendum di wilayah pendudukan Ukraina.

Pemerintah Barat dan Kyiv mengatakan pemungutan suara tersebut melanggar hukum internasional dan bersifat memaksa dan tidak representatif.

Daerah yang dianeksasi tidak semuanya berada di bawah kendali pasukan Rusia yang memerangi pasukan Ukraina.

Baca juga: Pasca-kudeta di Burkina Faso, Peran Tentara Bayaran Rusia di Wilayah Sahel Jadi Sorotan

Lebih dari tujuh bulan dalam perang yang telah menewaskan puluhan ribu dan memicu konfrontasi terbesar dengan Barat sejak krisis Rudal Kuba 1962, tujuan paling dasar Rusia masih belum tercapai.

Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Rusia telah ditarik dari wilayah timur dan selatan Ukraina di mana mereka berada di bawah tekanan berat dari serangan balik Ukraina yang telah memicu kritik dari sekutu senior Putin terhadap mesin perang.

Bersama dengan Crimea, yang dianeksasi Rusia pada 2014, total klaim Putin mencapai lebih dari 22 persen wilayah Ukraina, meskipun batas pasti dari empat wilayah yang dicaploknya masih belum diklarifikasi.

Rusia, yang mengakui perbatasan Ukraina pasca-Soviet dalam Memorandum Budapest 1994, tidak akan pernah mengembalikan wilayah itu, kata Putin pada pada upacara penandatanganan perjanjian besar Kremlin yang membawa sebagian wilayah yang dikendalikan ke Rusia.

Baca juga: Tokoh-tokoh Pro-perang Rusia Ungkap Rasa Frustrasi Usai Ukraina Rebut Kembali Kota Strategis

Parlemen Rusia mengatakan orang yang tinggal di wilayah yang dicaplok akan diberikan paspor Rusia, Bank Sentral Rusia akan mengawasi stabilitas keuangan dan rubel Rusia akan menjadi mata uang resmi.

Dalam membenarkan invasi 24 Februari, Putin mengatakan bahwa penutur bahasa Rusia di Ukraina telah dianiaya oleh Ukraina yang, katanya, coba digunakan Barat untuk merusak keamanan Rusia.

Ukraina dan pendukung Baratnya mengatakan bahwa Putin tidak memiliki pembenaran atas apa yang mereka katakan sebagai perampasan tanah bergaya kekaisaran.