Putin Ancam 10 Tahun Penjara Tentara Rusia jika Tolak Berperang

MOSKWA, KOMPAS.com - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Sabtu (24/9/2022) menandatangani amandemen yang memperketat hukuman bagi tentara Rusia jika melakukan tindakan secara sukarela menyerah, desersi (membelot), dan menolak untuk berperang hingga 10 tahun penjara.

Sebagaimana dilansir dari Kantor berita AFP, Putin nyatanya mengeluarkan kebijakan ini hanya berselang beberapa hari setelah dirinya memerintahkan mobilisasi parsial Rusia.

Pengumuman mobilisasi 300.000 tentara cadangan pada Rabu (21/9/2022) oleh Putin telah memicu protes di seluruh Rusia dan eksodus baru ke luar negeri.

Baca juga: Hasil Referendum di Ukraina Dapat Dijadikan Alasan Putin Gunakan Senjata Nuklir, Ini Sebabnya

Sehari sebelumnya, parlemen Rusia telah menyetujui amandemen yang memperketat hukuman untuk kejahatan militer pada saat mobilisasi.

Sekarang setelah aturan tersebut diteken, prajurit yang meninggalkan, menyerah "tanpa izin", menolak untuk melawan atau tidak mematuhi perintah dapat menghadapi hukuman 10 tahun penjara.

Sementara, tindakan penjarahan akan dihukum 15 tahun penjara.

Perubahan terjadi ketika Kremlin berusaha untuk meningkatkan barisan tentaranya dalam memerangi operasi militer di Ukraina.

Undang-undang terpisah yang memfasilitasi akses ke kewarganegaraan Rusia bagi orang asing yang mendaftar di tentara Rusia juga ditandatangani pada Sabtu.

Orang asing yang menghabiskan setidaknya satu tahun di unit tentara Rusia akan memenuhi syarat untuk meminta kewarganegaraan, melewati persyaratan normal untuk tinggal lima tahun di negara itu.

Baca juga: Soal Ancaman Senjata Nuklir dari Putin, Uni Eropa Harus Tanggapi Serius

Langkah ini tampaknya terutama ditujukan untuk para migran Asia Tengah dari bekas republik Soviet, yang biasanya dipekerjakan untuk pekerjaan berat dengan upah rendah.

Sebelumnya, pada Selasa (20/9/2022), walikota Moskwa Sergey Sobyanin mengumumkan pembukaan pusat perekrutan di pusat migrasi Sakharovo, titik lintas penting bagi para migran.

Bahkan sebelum undang-undang itu berlaku, Kirgistan dan Uzbekistan telah memperingatkan warganya untuk tidak ambil bagian dalam konflik bersenjata apa pun.