Perdana Menteri Mengaku Sri Lanka Bangkrut, Peringatkan Krisis Akan Terus Berlanjut hingga 2023

Kompas.com - 05/07/2022, 22:32 WIB

COLOMBO, KOMPAS.com - Sri Lanka bangkrut dan penderitaan akut dari krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya akan bertahan sampai setidaknya akhir 2023, menurut Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe mengatakan kepada parlemen pada Selasa (5/7/2022).

Negara kepulauan yang berpenduduk 22 juta orang itu telah mengalami inflasi selama berbulan-bulan, dan pemadaman listrik terjadi berkepanjangan setelah pemerintah kehabisan mata uang asing untuk mengimpor barang-barang kebutuhan vital.

Baca juga: Krisis Sri Lanka Diyakini Bisa Membaik dalam 18 Bulan, Ini Rencana Pemerintahnya

Wickremesinghe mengatakan negara yang pernah makmur itu akan mengalami resesi yang dalam tahun ini, dan kekurangan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan akan terus berlanjut.

"Kami juga harus menghadapi kesulitan pada 2023," kata perdana menteri. "Inilah kebenarannya. Inilah kenyataannya."

Dia mengatakan pembicaraan bailout Sri Lanka yang sedang berlangsung dengan Dana Moneter Internasional (IMF) bergantung pada penyelesaian rencana restrukturisasi utang dengan kreditur pada Agustus.

"Kami sekarang berpartisipasi dalam negosiasi sebagai negara bangkrut," kata Wickremesinghe sebagaimana dilansir AFP.

"Karena keadaan kebangkrutan negara kita, kita harus menyerahkan rencana keberlanjutan utang kita kepada mereka secara terpisah. Hanya ketika (IMF) puas dengan rencana itu kita bisa mencapai kesepakatan."

Baca juga: [POPULER GLOBAL] Stok BBM Sri Lanka Tinggal Sehari | Rusia Kuasai Luhansk

IMF pekan lalu mengatakan lebih banyak hal perlu dikerjakan untuk mengatur keuangan negara dengan benar dan memperbaiki defisit fiskal yang tak terkendali, sebelum kesepakatan dapat dicapai terkait pengaturan pendanaan untuk mengatasi krisis neraca pembayaran.

Organisasi dunia itu juga mengatakan kepada pemerintah Sri Lanka untuk berbuat lebih banyak soal pemberantasan korupsi, dan mengakhiri subsidi energi mahal yang telah lama menguras anggaran pemerintah.

Sri Lanka hampir seluruhnya tanpa memiliki stok bensin. Pemerintah juga telah menutup layanan publik yang tidak penting dalam upaya menghemat bahan bakar.

Halaman:

Video Pilihan

Sumber AFP
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.