Kompas.com - 29/06/2022, 11:37 WIB

MANILA, KOMPAS.com - Mahkamah Agung di Filipina pada Selasa (28/6/2022) menolak upaya terakhir untuk mendiskualifikasi Presiden terpilih Ferdinand Marcos Jr dari pemilihan bulan lalu.

Keputusan itu membuka jalan bagi pelantikan anak diktator Filipina itu sebagai presiden baru akhir pekan ini, dan kembalinya pemerintahan dinasti paling terkenal di negara itu.

Baca juga: Situs Berita Rappler Filipina Diperintahkan Ditutup, Maria Ressa Ajukan Banding

Marcos Jr (64 tahun), putra dan senama diktator terkenal yang digulingkan dalam pemberontakan "kekuatan rakyat" 1986, memenangkan pemilihan 9 Mei dengan telak dan akan dilantik pada Kamis (28/6/2022) untuk masa jabatan enam tahun.

"Pengadilan menyatakan bahwa, dalam menjalankan kekuasaannya untuk memutuskan kontroversi ini, mereka berkesimpulan bahwa responden Marcos Jr memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dan dipilih untuk jabatan publik," kata pengadilan dalam sebuah pernyataan sebagaimana dilansir Strait Times.

Aktivis telah mengajukan banding ke pengadilan untuk membatalkan penolakan komisi pemilihan atas petisi mereka, yang menuntut agar Marcos Jr didiskualifikasi sebelum pemungutan suara.

Tuntutan itu beralasan bahwa adanya pelanggaran pajak yang telah dilakukan Marcos Jr selama beberapa dekade, yang menurut mereka membuatnya tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri.

Baca juga: Toyota Innova Jadi Mobil Polisi Nasional Filipina, Begini Tampilannya

Tiga belas hakim memilih untuk menolak petisi, sementara dua tidak ambil bagian, kata pengadilan.

Kubu Marcos Jr tidak segera menanggapi permintaan komentar, tetapi sebelumnya telah menolak petisi tersebut sebagai upaya untuk melumpuhkan kampanyenya.

Penentang keluarga Marcos marah dengan apa yang mereka lihat sebagai penggunaan sistematis media sosial, untuk mencoba mengubah narasi sejarah penjarahan, kemewahan dan kebrutalan yang disponsori negara selama era terakhir kekuasaan keluarga Marcos.

Keluarga dan kroni-kroninya mengumpulkan sekitar 10 miliar dollar AS kekayaan haram pada 1970-an dan 1980-an, menurut temuan komisi pemerintah.

Keluarga Marcos membantah melakukan kesalahan dan mengatakan banyak catatan sejarah pada periode itu adalah kepalsuan.

"Kami tidak terkejut. Keputusan (pengadilan) itu akhirnya memberikan cap resmi untuk pemulihan dan rehabilitasi keluarga Marcos," kata pemohon Bonifacio Ilagan, yang dipenjara dan disiksa selama era darurat militer Marcos Sr, kepada Reuters.

Baca juga: Sara Duterte-Carpio Dilantik Jadi Wakil Presiden Filipina

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.