Dua Pejabat Taliban Dilarang Bepergian ke Luar Negeri karena Aturan Pembatasan bagi Wanita Afghanistan

KABUL, KOMPAS.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara efektif melarang dua pejabat Taliban bepergian ke luar negeri, sebagai tanggapan atas pembatasan keras yang diberlakukan kelompok itu terhadap perempuan Afghanistan, kata para diplomat.

Sebelumnya pengecualian perjalanan ke luar negeri diberikan hanya kepada 15 pejabat Taliban, yang akan melakukan pembicaraan dan negosiasi. Tetapi pengecualian itu memiliki batas waktu, yang berakhir pada Senin (20/6/2022).

Baca juga: Banyak Faktor di Balik Vitalitas Taliban

Pengecualian perjalanan untuk 13 pejabat diperpanjang setidaknya selama dua bulan. Tetapi aturan itu, tidak berlaku untuk dua pejabat pendidikan Afghanistan.

Keputusan untuk tidak memperpanjang pengecualian itu pertama kali dilaporkan oleh kantor berita AFP.

Para diplomat mengonfirmasi kepada Al Jazeera bahwa Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa sebagian besar pejabat senior Taliban masih boleh bepergian ke luar negeri.

Tetapi, pengabaian larangan perjalanan yang sebelumnya diberlakukan tidak akan lagi mencakup dua pejabat tertinggi yang bertanggung jawab atas pendidikan di Afghanistan.

Para diplomat mengatakan pengecualian larangan bepergian ke luar negeri tidak diperpanjang untuk Menteri Pendidikan Tinggi Abdul Baqi Basir Awal Shah (juga dikenal sebagai Abdul Baqi Haqqani) dan penjabat Wakil Menteri Pendidikan Said Ahmad Shaidkhel.

Pengabaian untuk keduanya terakhir berlaku untuk jangka waktu 60 hari – dengan pembaruan diperkirakan 30 hari, kecuali jika anggota Dewan Keamanan mengajukan keberatan.

Baca juga: Taliban: AS Rintangan Terbesar Pengakuan Diplomatik

Baca juga: Taliban Vs IS Khorasan

Sejak merebut kekuasaan pada Agustus, Taliban telah mengembalikan keuntungan marginal yang dibuat oleh perempuan Afghanistan selama dua dekade terakhir, membatasi akses mereka ke pendidikan, pekerjaan pemerintah dan kebebasan bergerak.

Pemimpin tertinggi Afghanistan juga memerintahkan wanita negara itu untuk menutupi wajah mereka di depan umum, salah satu tindakan paling keras yang dikenakan pada mereka di tengah gelombang pembatasan bagi wanita.

Pada Maret, Pemimpin Tertinggi Haibatullah Akhunzada memerintahkan sekolah menengah untuk anak perempuan ditutup.

Perintah itu disampaikan mendadak, hanya beberapa jam setelah pemerintahannya memutuskan untuk kembali membuka jenjang sekolah itu untuk pertama kalinya sejak Taliban kembali berkuasa.

Dekrit tersebut telah melarang ratusan ribu gadis remaja bersekolah, sehingga menuai kemarahan internasional.

Baca juga: Riwayat Lembah Panjshir di Afghanistan dan Singa Legendarisnya

Seorang pejabat tinggi pendidikan Taliban mengkritik keputusan PBB terbaru sebagai "dangkal dan tidak adil".

"Keputusan seperti itu hanya akan membuat situasi menjadi lebih kritis," kata Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Lutfullah Khairkhwa kepada AFP.

Setelah negosiasi yang sulit, Komite Sanksi Taliban PBB mengompromikan perpanjangan untuk 13 pemimpin Taliban lainnya selama “60 hari + 30 hari,” kata para diplomat kepada AFP.

Beberapa negara mendukung pencabutan semua pengecualian perjalanan karena memburuknya hak-hak perempuan, tetapi yang lain keberatan, menurut para diplomat.