Buku Pelajaran Terbaru Hong Kong Utak-atik Sejarah, Klaim Hong Kong Tak Pernah Dijajah Inggris

HONG KONG, KOMPAS.com - Buku pelajaran Hong Kong yang baru akan mengajarkan para siswa bahwa kota itu tidak pernah menjadi koloni Inggris.

Perombakan mata pelajaran sekolah dilakukan setelah pihak berwenang menganggap sejarah masa lalu itu sebagai penyebab protes pro-demokrasi di Hong Kong.

Dilansir Guardian, menurut laporan lokal, teks-teks baru akan mengajarkan siswa bahwa pemerintah China tidak mengakui perjanjian yang menyerahkan kota itu ke Inggris setelah perang opium.

Baca juga: China Tulis Ulang Sejarah Hong Kong, Buku Sekolah Tak Akui Kolonialisme Inggris atas Kotanya

Kesepakatan berakhir pada tahun 1997 ketika Inggris mengembalikan Hong Kong ke kendali China, dan karena itu teks-teks tersebut mengeklaim Hong Kong tidak pernah menjadi koloni Inggris.

Buku-buku baru juga mengadopsi narasi Beijing bahwa gerakan protes 2019 didorong oleh “kekuatan eksternal”.

Empat set buku teks untuk mata pelajaran studi liberal Hong Kong dirilis secara online minggu lalu, bagi sekolah untuk memilih bahan untuk tahun ajaran baru pada bulan September.

Mereka akan digunakan siswa di kelas "kewarganegaraan dan pembangunan sosial", yang menggantikan kursus studi liberal yang dirancang pada tahun 2009 untuk mengajar siswa berpikir kritis.

Baca juga: Polisi Hong Kong Menangkap Sejumlah Orang saat Larangan Peringatan Tragedi Tiananmen Diterapkan

Pada tahun 2020, kursus studi liberal diserang otoritas pro-Beijing yang menyalahkannya karena mendorong kaum muda ke arah protes dan menjanjikan perbaikan.

Kepala eksekutif, Carrie Lam, mengatakan siswa membutuhkan perlindungan agar tidak "diracuni" dan diberi "informasi yang salah dan bias".

Perbaikan sistem pendidikan berikutnya termasuk peningkatan fokus pada keamanan nasional dan patriotisme.

Guru juga didorong melaporkan siswa yang melanggar undang-undang keamanan nasional.

Baca juga: Kardinal Hong Kong Dibebaskan dengan Jaminan, China Bela Keputusan Penahanan

“Sekolah perlu mengajarkan siswa untuk berpikir positif dan mencintai bangsanya,” kata kepala departemen pendidikan Hong Kong.

Beberapa buku teks membahas undang-undang keamanan nasional 2020.

Hal ini secara luas dikritik karena dianggap melanggar kebebasan dasar dengan melarang tindakan perbedaan pendapat seperti terorisme, pemisahan diri, kolusi atau hasutan asing.