AS Pertanyakan Komitmen China dan Rusia atas Keamanan Dunia Usai Memveto Sanksi PBB untuk Korea Utara

JENEWA, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) mengkritik hak veto yang digunakan China dan Rusia terkait sanksi PBB atas Korea Utara, yang dinilainya tidak sesuai dengan komitmen untuk menjaga keamanan dunia.

"Penjelasan mereka (China dan Rusia) untuk menggunakan hak veto tidak cukup, tidak kredibel dan tidak meyakinkan. Hak veto tidak digunakan untuk melayani keselamatan dan keamanan kolektif kita," kata DeLaurentis, berbicara kepada majelis setelah China dan Rusia pada Rabu (8/6/2022) sebagaimana dilansir Reuters.

Baca juga: AS ke Korea Utara: Akan Ada Tanggapan Tegas jika Uji Senjata Nuklir Dilakukan

AS mempertanyakan apakah China dan Rusia meningkatkan kemitraan strategis "tanpa batas" mereka di atas keamanan global, dengan memveto lebih banyak sanksi PBB terhadap Korea Utara atas peluncuran rudal balistik barunya.

"Kami berharap veto ini bukan cerminan dari kemitraan itu," kata diplomat senior AS Jeffrey DeLaurentis dalam pertemuan Majelis Umum PBB yang beranggotakan 193 orang sebagai tanggapan atas veto di Dewan Keamanan dua minggu lalu.

China dan Rusia mendeklarasikan kemitraan "tanpa batas" pada Februari, hampir tiga minggu sebelum Rusia memulai invasinya ke Ukraina.

Veto mereka atas sanksi untuk Korea Utara secara terbuka memecah Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya sejak mulai menghukum Pyongyang dengan sanksi pada 2006.

Selama hak jawab di Majelis Umum pada Rabu (8/6/2022), diplomat China Wu Jianjian mengatakan bahwa China dengan tegas menolak "komentar dan tuduhan yang tidak masuk akal terhadap posisi penggunaan hak veto China."

Baca juga: Balas Korea Utara, AS dan Korsel Tembakkan 8 Rudal Balistik

"Veto China terhadap rancangan resolusi yang diajukan AS sepenuhnya masuk akal dan dibenarkan," kata Wu.

"Terus meningkatkan sanksi terhadap DPRK (Korea Utara) hanya akan membuat kemungkinan solusi politik semakin kecil."

Misi Rusia di PBB tidak segera menanggapi permintaan komentar atas pernyataan AS tersebut.

Korea Utara telah melakukan lusinan peluncuran rudal balistik tahun ini, termasuk roket antarbenua yang umumnya dikenal sebagai ICBM.

Rangkaian uji coba senjata itu dilakukan setelah negara tertutup tersebut melanggar moratorium tes yang diberlakukan sendiri pada 2018, tepatnya usai pemimpin Kim Jong Un pertama kali bertemu dengan AS saat itu Presiden Donald Trump.

AS telah memperingatkan bahwa Korea Utara sedang bersiap untuk melakukan uji coba nuklir ketujuh, dan mengatakan akan kembali mendorong sanksi PBB jika itu terjadi.

Sebelumnya pada Rabu (8/6/2022) dalam pidatonya di Majelis Umum, Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun menyalahkan "kegagalan kebijakan AS" atas eskalasi ketegangan yang baru, dan mendorong Washington untuk mengambil tindakan.

Baca juga: Korea Utara Laporkan 79.100 Kasus dan 1 Kematian di Tengah Gelombang Covid-19

“Ada banyak hal yang bisa dilakukan AS, seperti melonggarkan sanksi terhadap DPRK (Korea Utara) di wilayah tertentu, dan mengakhiri latihan militer bersama (dengan Korea Selatan). Kuncinya adalah mengambil tindakan, bukan hanya berbicara tentang kesiapannya untuk dialog tanpa prasyarat," kata Zhang.