Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Herry Darwanto
Pemerhati Sosial

Pemerhati masalah sosial. Bekerja sebagai pegawai negeri sipil sejak 1986 hingga 2016.

Sri Lanka Mendayung di Antara Batu-batu Karang

Kompas.com - 21/05/2022, 10:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ENAM tahun lalu pemerintah Sri Lanka optimis bisa menjadikan negara itu sebagai negari paling kompetitif di kawasan Samudra Hindia dan menjadi “kota megah” di yang teletak di tengah-tengah di antara Singapura dan Dubai. Hal itu diucapkan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dalam pertemuan Sri Lanka Economic Forum pada 2016 di Colombo, Ibu Kota Sri Lanka.

Cita-cita itu bukan tidak beralasan. Pada awal kemerdekaan Sri Lanka dari inggris (1948), indikator sosial Sri Lanka seperti tingkat kemiskinan, tingkat kematian bayi, dan capaian pendidikan dasar lebih baik dari India, Pakistan, dan Banglades  (Arvind Subramanian, 2019). Namun konflik-konflik sosial telah menghambat kemajuan sosial-ekonomi Sri Lanka.

Penduduk Sri Lanka terdiri dari suku Sinhala (75 persen), Tamil (18 persen), dan Moor (9 persen).

Baca juga: Kehabisan BBM, Sri Lanka Tidak Bisa Impor karena Tak Punya Dolar

Konflik sosial pertama meletus karena parlemen pada 1956 menetapkan bahasa Sinhala sebagai satu-satunya bahasa resmi negara, padahal ada bahasa Tamil yang dipergunakan secara aktif oleh hampir seperlima penduduk.

Kemudian pada tahun 1970-an, terjadi pemberontakan oleh kelompok komunis. Setelah dapat diatasi, tidak lama kemudian terjadi lagi konflik berkepanjangan, yang melibatkan suku Tamil. Konflik ini dapat diatasi secara permanen pada 2009, dan sejak itu Sri Lanka memasuki era pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih tenang.

Hingga beberapa tahun lalu ekonomi Sri Lanka tumbuh rata-rata enam persen, statistik kesehatan dan pendidikan meningkat pesat. Sri Lanka dikenal sebagai negara berkembang yang menggratiskan banyak pelayanan sosial.

Ekonomi dunia kala itu juga mendukung perkembangan ekonomi Sri Lanka, dengan harga teh dan gula (22 persen dari ekspor) yang tinggi. Turis mancanegara mulai meningkat dengan berhentinya konflik. George Soros menyatakan berminat untuk berinvestasi di Sri Lanka, mungkin membayangkan Sri Lanka dapat menjadi Bali, dengan alam dan budaya yang mirip.

Joseph Stiglitz (2016), penerima anugerah Nobel ekonomi, menyatakan bahwa Sri Lanka dapat menjadi economic hub untuk kawasan Samudra Hindia, yaitu sebagai pusat keuangan dan tempat yang aman (safe haven) untuk investasi.

Namun untuk itu perlu dilakukan banyak perubahan kebijakan, seperti mengatasi disparitas ekonomi termasuk di kalangan suku Tamil, diversifikasi ekspor, pembangunan infrastruktur di wilayah utara negara, pengenaan pajak progresif, mendorong sektor industri berteknologi lebih modern sesuai tingkat pendidikan penduduk yang relatif tinggi, pengembangan pertanian organik.

Namun apa yang terjadi kemudian ternyata cukup berbeda. Sejak tiga tahun terakhir ini Sri Lanka (berpenduduk 22 juta jiwa) mengalami kemunduran ekonomi yang berkepanjangan. Inflasi melonjak hampir 30 persen, obat-obatan menjadi langka, aliran listrik digilir untuk menghemat energi, pasokan bensin dan gas menipis.

Itu semua berdampak negatif pada proses produksi, dan dengan sendirinya penghasilan pekerja. Maka warga marah, terjadi kerusuhan di jalan-jalan, unjuk rasa merebak di berbagai kota, dan pemerintah memberlakukan jam malam.

Sejumlah kebijakan keliru pemerintah

Persoalan ekonomi Sri Lanka diawali dengan perubahan fokus pembangunan ekonomi pemerintah dari luar negeri ke dalam negeri sejak 2009, akibatnya penerimaan devisa dari ekspor lebih rendah dari pengeluaran devisa untuk impor (Ayeshea Perera, 2022).

Pemerintah juga dinilai keliru telah membangun infrastruktur yang tidak mendesak seperti gedung konferensi megah di Colombo. Kebijakan Presiden Gotabaya Rajapaksa untuk menurunkan tarif pajak sesuai janji saat kampanye Pilpres menambah berkurangnya penerimaan negara.

Baca juga: Kekurangan Pangan Memperburuk Kesengsaraan Warga Sri Lanka

Penyebab lain adalah pelarangan impor pupuk untuk menahan devisa agar tidak bocor ke luar negeri pada April 2021. Namun, keputusan ini bak bumerang yang menghantam badan sendiri. Petani tidak siap dengan pupuk organik seperti yang diinginkan pemerintah untuk mewujudkan pertanian yang ramah lingkungan.

Produksi pertanian menyusut, pasokan tidak mencukupi kebutuhan, dan pemerintah harus impor pangan, yang mengurangi cadangan devisa. Lebih malang lagi, komoditas ekspor unggulan, yaitu teh dan karet, juga terkena imbas ketiadaan pupuk.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com