Inggris Kirim Tim Penyelidik ke Ukraina untuk Kumpulkan Bukti Kekerasan Seksual oleh Militer Rusia

LONDON, KOMPAS.com - Inggris akan mengirim penyelidik ke Ukraina untuk membantu mengumpulkan bukti kejahatan perang, termasuk kekerasan seksual. 

Jaksa Ukraina dan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) telah memulai menyelidiki potensi kejahatan perang di Ukraina sejak invasi Rusia 24 Februari, yang disebut Kremlin sebagai "operasi militer khusus" untuk mendemiliterisasi negara itu.

Moskwa sendiri telah membantah melakukan kejahatan perang di Ukraina atau menargetkan warga sipil selama perang yang telah menewaskan ribuan orang, menghancurkan banyak kota, dan memaksa 5 juta orang yang kebanyakan wanita dan anak-anak untuk melarikan diri ke luar negeri.

Baca juga: Ukraina Terkini: Rusia Tak Akan Coba Selesaikan Operasi Militer pada 9 Mei

Berbicara setelah bertemu dengan pejabat ICC, Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan pada Jumat (29/4/2022), tim Inggris akan berangkat ke Ukraina pada Mei ini dengan penekanan khusus pada penyelidikan pemerkosaan sebagai kemungkinan kejahatan perang.

"Itu dilakukan untuk menundukkan perempuan dan menghancurkan komunitas dan kami ingin menghentikannya," katanya, dilansir dari Reuters.

"Ini tentang mengumpulkan berbagai bukti, pernyataan saksi, bukti forensik, dan bukti video," katanya di luar gedung pengadilan di Den Haag.

Secara terpisah, Truss telah bertemu dengan mitranya dari Belanda Wopke Hoekstra untuk membahas perlunya sanksi lebih lanjut terhadap Rusia, termasuk penghentian pembelian bahan bakar fosil Rusia.

Kedua sekutu NATO tersebut telah sangat dekat dengan kebijakan Ukraina, dengan keduanya mendukung pasokan persenjataan berat untuk upaya perangnya.

Baca juga: Ukraina Secara Resmi Tutup 4 Pelabuhan yang Direbut Rusia

Keduanya juga mendukung larangan penuh ekspor energi Rusia ke Eropa, termasuk gas, pada akhir 2022.

Truss mengatakan Inggris mendukung penuntutan para pemimpin Rusia atas kejahatan perang agresi -sebuah pertanyaan pelik di bawah hukum internasional.

ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan perang yang dilakukan di tanah Ukraina, termasuk oleh tentara Rusia, tetapi tidak dapat mengajukan tuntutan agresi karena Rusia bukan anggota pengadilan.

Beberapa politisi dan pakar hukum telah menyerukan pembentukan pengadilan terpisah sebagai cara tercepat untuk meminta pertanggungjawaban politisi Rusia atas perang ilegal.

AFP/DANIEL LEAL Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss saat tiba untuk pertemuan kabinet di Downing Street No 10, London, 25 Januari 2022.

"Kami ingin melihat semua kejahatan diadili," kata Truss.

Namun, dia menambahkan, "Saya khawatir jika ada fokus pada pembentukan pengadilan tambahan yang akan mengalihkan sumber daya dari pengumpulan bukti penting ini".

Baca juga: Mengaku Nonton Konten Pornografi, Anggota Parlemen Inggris Mengundurkan Diri