Perlunya Tata Dunia Baru

AS melancarkan operasi Blue Bat pada Juli 1958 untuk campur tangan dalam krisis Lebanon 1958. Tujuan operasi ini adalah mendukung pemerintahan presiden pro-Barat, Camille Chamoun, melawan oposisi dalam negeri dan ancaman Suriah dan Mesir. AS juga melakukan upaya pembunuhan Perdana Menteri Abd al-Karim Qasim  di Irak bulan Oktober 1959 yang melibatkan Saddam Hussein muda dan sejumlah konspirator Ba'athis yang bekerja sama CIA dan intelijen Mesir.

Uniknya, Saddam Hussein pun mereka gulingkan tahun 2003. Penggulingan itu dilegitiminasi melalui penyebaran hoaks atas kepemilikan Irak terhadap senjata pemusnah massal (weapons of mass destruction).

AS melakukan invasi Teluk Babi di Kuba tahun 1961. Invasi ini untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro. Namun upaya ini gagal.

Pada Mei 1961, penguasa Republik Dominika, Rafael Trujillo dibunuh melalui operasi khusus yang didukung CIA, serta menjadikan Juan Bosch menjadi Presiden Republik Dominika pada tahun 1962, anehnya pada 1963 Bosch kembali digulingkan.

Barangkali jika seluruh operasi CIA dalam upaya penggulingan pemerintahan sah kita utarakan, akan menjadi kisah yang berlembar lembar. Namun setidaknya kita bisa memberikan daftar intervensi mereka di Afganistan sejak perang dingin sampai sekarang, di Brasil pada periode 1961-1964, Vietnam tahun 1963, Yunani tahun 1967, Bolivia tahun 1971, Cile tahun 1973, Polandia tahun 1989, Elsavador 1992, Panama tahun 1989, Operasi Desert Storm di Kuwait Tahun 1991, membiayai Revolusi Buldoser di Yugoslavia untuk menggulingkan Presiden Slobodan Miloševic tahun 2000, penggulingan Muammar Gaddafi tahun 2011 di Libya.

Baca juga: Sejarah Perang Irak vs Amerika: Awal Invasi, Tewasnya Saddam Hussein, hingga Pertempuran Lawan ISIS

Terbaru, pemerintah Amerika Serikat tahun 2014 terlibat penggulingan Presiden Ukraina, Viktor Yanukovych, melalui Revolusi Maidan dan menggantinya dengan Oleksandr Turchynov sebagai presiden sementara.

Keterlibatan AS di Venezuela juga sangat kasar. Mereka bahkan menyatakan akan terus membuat rakyat Venezuela menderita di bawah sanksi kejam yang diterapkan selama Presiden Nicolas Maduro tidak hengkang dari jabatannya.

Tekanan AS mampu membuat Majelis Nasional Venezuela mengumumkan bahwa Juan Guaidó, Presiden Majelis Nasional Venezuela, diangkat sebagai penguasa dan pelaksana tugas Presiden Venezuela tahun 2019. Namun pengakuan AS tidak berarti, sebab rakyat dan militer Venezuela tetap mendukung Nicolas Maduro.

Jalan perubahan

Dunia harus melawan kebijakan unilateral (aksi sepihak) yang terus dilakukan AS, yang dengan semena-mena memberikan vonis, tekanan, bahkan penggulingan pemerintahan sah negara lain.

Tatanan dunia harus didasarkan pada keputusan-keputusan multilateral secara demokratis melalui PBB. Dunia tidak bisa ditegakkan dengan standar ganda, seperti yang kerap dilakukan AS.

Di Ukraina, AS  memvonis Rusia sebagai penjahat kemanusiaan padahal belum ada bukti investigasi secara independen, tetapi tidak ada vonis kejahatan perang dan kemanusiaan ketika Israel melakukan berbagai serangan terhadap hak asasi manusia rakyat Palestina. Tidak ada pengucilan komunitas internasional ketika AS membumihanguskan Irak, Afganistan, Libya, dan Suriah.

Bung Karno telah memberikan contoh nyata ketika Indonesia diperlakukan tidak adil, dan diskriminatif oleh AS dan Inggris yang memanfaatkan PBB. Dengan penuh keberanian Bung Karno keluar dari keanggotaan PBB pada 20 Januari 1965. Kekecewaan Bung Karno ketika PBB tidak mampu menyelesaikan konflik Indonesia dan Malaysia yang saat itu menjadi negara boneka Inggris. Dengan lantang Soekarno katakan, "Persetan dengan PBB! Amerika kita setrika! Inggris kita linggis! Go to hell with your aid."

Setelah keluar dari PBB, Bung Karno membentuk konferensi kekuatan baru (Converence of New Emerging Force) atau Conefo. Conefo dibentuk sebagai alternatif persatuan bangsa bangsa selain PBB pada 1966. Langkah tegas Bung Karno langsung mendapat dukungan banyak negara khususnya di Asia, Afrika, Amerika Selatan bahkan sebagian Eropa.

Setelah perang dingin, dunia nyaris tak ada kekuatan penyeimbang. AS dan sekutunya makin digdaya, bisa berbuat apa saja. Atas keadaan tata politik, ekonomi, dan keamanan seperti ini wajah dunia nampak dalam relasi “pusat” dan “perivery”. AS dan Eropa Barat bisa menjadi polisi sekaligus hakim dunia untuk menentukan hal yang boleh dan tidak boleh, baik melalui wajah unilateral maupun multilateral karena sedemikian mudahnya lembaga lembaga dunia seperti PBB dan agensinya di kontrol mereka.

Saya berharap rakyat dan pemerintah Indonesia solid, satu tarikan napas dan tindakan untuk mengupayakan penghormatan dalam relasi politik dan penghormatan kedaulatan suatu negara. Mendorong reformasi PBB lebih demokratis, mengurangi terbentuknya aliansi-aliansi militer di satu kawasan yang justru malah meningkatkan ketegangan.

Kita berharap ada kesadaran dari rakyat AS dan Eropa Barat untuk mendesak pemerintahnya masing-masing agar jadi lebih patuh terhadap Piagam PBB. Dari sisi eksternal, negara negara di Asia , Afrika, Amerika Latin menemukan kembali spirit Asia-Afrika masa Bung Karno, mampu mencegah aksi aksi sepihak dari negara manapun, serta mereformasi PBB.

Terakhir, puncak reformasi PBB terjadi bila Dewan Keamanan PBB tidak ada lagi anggota tetap dan tidak tetap. Kesediaan anggota tetap PBB untuk meninggalkan keistimewaannya atas hak veto, dan membagi saham PBB secara adil kepada seluruh anggotanya. Bila harapan itu sulit terwujud, kenapa pilihannya tidak membuat wadah baru ditingkat dunia? Ini adalah tantangan serius kita ke depan.