Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kelompok Perempuan dan Petani soal RUU EBT: Seharusnya Energi Bersih Terbarukan

Kompas.com - 05/03/2022, 12:01 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

Sumber Rilis

JAKARTA, KOMPAS.com – Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) telah diserahkan oleh DPR RI ke Badan Legislasi (Baleg) untuk masuk ke tahap harmonisasi.

Namun aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat seperti kelompok perempuan, masyarakat di daerah 3T, serta pendekatan gender dirasa belum terefleksi dan terjawab dari draf RUU EBT yang ada.

Karena itu, Komisi Perempuan Indonesia (KPI) bekerja sama dengan Institute for Essential Services Reform (IESR) menyelenggarakan webinar berjudul RUU EBT: Melihat lebih jauh Perspektif Gender Diakomodasi dalam Kebijakan Energi.

Baca juga: Inggris Akan Jatuhkan Sanksi ke Sektor Energi Rusia

Energi berperan penting dalam kehidupan perempuan yang lekat dengan aktivitas rumah tangga. Penggunaan jenis energi akan berpengaruh pada produktivitas dan hidup perempuan.

Jenis energi yang sarat emisi dan polusi akan berdampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan perempuan, terutama di daerah 3T di Indonesia, sebagaimana rilis yang diterima Kompas.com dari IESR.

Selain itu, selama hanya ditempatkan sebagai konsumen energi. Padahal seharusnya ada kesempatan bagi masyarakat umum, termasuk perempuan di rumah, untuk memproduksi energi dan menggunakannya sendiri.

Menyuarakan kebutuhan perempuan terhadap energi, KPI mendorong DPR RI dan pemerintah untuk memposisikan perempuan sebagai produsen energi.

Selain itu, dari sisi kebijakan energi, KPI mendesak perlunya dibuat kebijakan pengembangan energi bersih terbarukan yang terjangkau tingkat lokal, dibandingkan mengandalkan energi fosil dan nuklir.

Baca juga: Konflik Ukraina Paksa Jerman Pertimbangkan Kembali Arah Kebijakan Energi

Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia KK Petani Dian Aryani menyayangkan perempuan yang sering kali tidak dilibatkan dan dilatih dalam pengembangan EBT.

Ia juga memandang terminologi EBT tidak tepat. Menurutnya daripada mengembangan energi baru, lebih baik berfokus dalam memanfaatkan energi bersih yang tidak mengandung polutan serta energi terbarukan.

Keberadaan pasal yang mengatur perlindungan inisiatif masyarakat dalam membangun, mengembangkan dan memanfaatkan energi bersih terbarukan menjadi penting terutama untuk skala rumah tangga dan skala komunitas yang bersifat nonkomersial.

“Selain itu, pemerintah perlu menerapkan pengarusutamaan gender dalam kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan EBT,” tambahnya.

Maftuh Muhtadi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam presentasinya mengakui bahwa perempuan masih dipandang sebagai konsumen utama energi listrik.

Baca juga: Industri Energi Nuklir AS Lobi Gedung Putih Tak Embargo Uranium Rusia

“Selama ini pengelolaan energi selalu dilekatkan dengan tanggung jawab perempuan terkait peran domestiknya. Konsumsi energi cenderung belum efisien dan peran perempuan penting untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan energi,” jelasnya.

Menyoroti masih adanya porsi energi fosil di RUU EBT dalam bentuk hilirisasi batubara, Maftuh tidak bisa seratus persen menolak energi fosil. Menurutnya, yang terpenting adalah memastikan produksi, distribusi, dan konsumsi energi mempunyai efek negatif yang sedikit.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Sumber Rilis
Video rekomendasi
Video lainnya

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com