Kepala MI6 Peringatkan Jebakan Utang China, Bagaimana dengan Indonesia?

LONDON, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Inggris (MI6) Richard Moore memperingatkan tentang jebakan utang dan jebakan data oleh China, melalui wawancara perdananya yang disiarkan langsung pada BBC Radio 4.

Moore, yang dikenal sebagai "C", mengatakan jebakan China itu mengancam kedaulatan sehingga dia mengusulkan langkah-langkah defensif.

Dia melanjutkan, China memiliki kapasitas untuk mengumpulkan data dari seluruh dunia dan menggunakan uang untuk membuat orang lain tertarik.

Baca juga: Kepala Dinas Rahasia Inggris MI6: Ancaman China Jadi Fokus Terbesar Kami

Mantan agen rahasia ini menyebut Beijing mencoba memanfaatkan pengaruhnya melalui kebijakan ekonomi yang bertujuan membuat orang-orang terperangkap.

Sedangkan terkait jebakan data, Moore menuturkan, "Ketika Anda mengizinkan negara lain mengakses data yang sangat penting terkait masyarakat di negara Anda, seiring berjalannya waktu hal itu akan mengikis kedaulatan. Anda tidak lagi memiliki kendali atas data tersebut."

"Hal itu sangat kami waspadai di Inggris, dan kami telah mengambil langkah-langkah defensif," lanjut dia.

Moore menyebut China telah menjadi prioritas tunggal terbesar bagi MI6 ketika dia berbicara di Institut Internasional untuk Studi Strategis di London.

Dia juga memperingatkan potensi salah perhitungan akibat kepercayaan diri Beijing pada isu seperti situasi di Taiwan, yang bisa menimbulkan ancaman serius pagi perdamaian global.

Baca juga: Kisah Nyata di Balik James Bond dan Cara Kerja MI6 yang Sebenarnya

Bagaimana dengan utang dan investasi China di Indonesia?

Data Bank Indonesia menunjukkan utang luar negeri Indonesia ke China per Agustus 2021 berjumlah 21,2 miliar dollar AS (Rp 305 triliun).

China merupakan peminjam terbesar keempat kepada Indonesia, setelah Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang. Data juga menunjukkan bahwa jumlah utang Indonesia meningkat lebih dari 400 persen dalam 10 tahun terakhir.

Selain itu, China juga merupakan negara kedua dengan nilai investasi terbesar kedua di Indonesia setelah Singapura.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai investasi China di Indonesia pada 2020 berjumlah 4,8 miliar dollar AS (Rp68,9 triliun). Nilai investasi itu meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2018 lalu yang berkisar 2,37 miliar dollar AS.

Peningkatan investasi China tidak lepas dari proyek Belt and Road (BRI), program ambisius Presiden Xi Jinping yang dimulai pada 2013. Indonesia mendapatkan 72 proyek BRI bernilai total 21 miliar dollar AS sejak 2015.

Baca juga: China Protes Pengeboran dan Latihan Militer Indonesia di Laut Natuna Utara

Salah satu proyek besar BRI di Indonesia adalah pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan melalui joint venture China Railways International Co Ltd dan PT Pilar Sinergi BUMN.

Proyek kereta cepat ini mulanya bernilai 6,07 miliar dollar AS atau sekitar Rp 86,5 triliun, namun belakangan membengkak menjadi 8 miliar miliar dollar AS atau setara Rp114,24 triliun.

Dengan perkembangan investasi dan utang luar negeri China yang terus meningkat, lantas apakah Indonesia berisiko mengalami "jebakan utang" China?

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan kepada BBC Indonesia bahwa potensi tersebut selalu ada. Apalagi, investasi China berkembang sangat cepat dalam lima tahun terakhir dan kesepakatan yang terbangun tidak hanya melalui pemerintah, namun juga swasta dan BUMN.

Menurut dia, apabila jebakan utang yang dimaksud adalah penyerahan pengelolaan aset kepada China karena gagal membayar utang, maka kasus seperti ini memang belum terjadi di Indonesia.

Baca juga: China Panggil Dubes Jepang Setelah Mantan PM Shinzo Abe Komentar Soal Taiwan

Namun beberapa negara sudah mengalaminya, seperti Uganda yang menyerahkan pengelolaan Bandara Internasional Entebbe karena gagal membayar utang.

Kemudian Srilanka yang pada 2018 lalu menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Hambantota yang dibangun melalui bantuan utang China sebesar 1,5 miliar miliar dollar AS.

"Apakah kita sudah masuk dalam jebakan utang, belum, tetapi risikonya tetap ada. Itu yang perlu diantisipasi," kata Faisal.

Dia mengatakan pembengkakan biaya pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi salah satu indikasi buruk akan potensi tersebut.

Baca juga: China dan AS Bersaing dalam Perlombaan Senjata Hipersonik Paling Mematikan

Sebab, pemerintah akhirnya ikut menjamin proyek tersebut melalui penanaman modal sebesar Rp 4 triliun untuk membantu menutupi pembengkakan biaya, meski pada kesepakatan awalnya pemerintah tidak ikut menjamin proyek itu.

"Potensi seperti itu harus diantisipasi dengan perencanaan yang lebih baik, sehingga tidak ada pembengkakan biaya yang besar, juga konsistensi antara kesepakatan awal dengan realisasinya," ujar Faisal.

Jauh sebelum itu, pada 2019 lalu, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meyakini bahwa Indonesia bisa terhindar dari jebakan utang China.

"Ada yang memperingatkan debt trap, itu untuk yang skemanya tidak seperti kita. Kita tidak melakukan perjanjian G to G (antarpemerintah). Skema B to B (antarbadan usaha) itu sangat baik untuk mengurangi resiko jebakan ini," kata Luhut pada 26 April 2019, dikutip dari situs resmi Kemenko Marves.

Baca juga: Kisah 3 Agen Ganda Uni Soviet yang Bekerja untuk CIA dan MI6...