China Protes Pengeboran dan Latihan Militer Indonesia di Laut Natuna Utara

Kompas.com - 02/12/2021, 19:49 WIB

BEIJING, KOMPAS.com - China meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim di Laut China Selatan yang diklaim kedua negara milik mereka.

Masalah tersebut sudah terjadi sejak awal tahun ini tanpa jalan keluar.

Hal ini disampaikan oleh empat orang yang mengetahui masalah tersebut kepada kantor berita Reuters.

Baca juga: Respons Kemenlu soal Isu China Protes Pengeboran di Laut China Selatan dan Latihan Garuda Shiled

Tuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan belum pernah pernah dilaporkan, telah meningkatkan ketegangan kedua negara atas sumber daya alam di wilayah yang secara global dianggap strategis dan penting secara ekonomi tersebut.

Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Muhammad Farhan, mengatakan kepada Reuters bahwa ia menerima pengarahan perihal sepucuk surat dari diplomat China kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang dengan jelas meminta Indonesia menghentikan pengeboran di rig sementara lepas pantai karena aktivitas tersebut dilakukan di wilayah China.

"Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami," kata Farhan kepada Reuters.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan: "Setiap komunikasi diplomatik antarnegara bersifat privat dan isinya tidak dapat dibagikan," dan menolak berkomentar lebih lanjut.

Kedutaan Besar China di Jakarta tidak menanggapi permintaan untuk memberikan komentar.

Selain Muhammad Farhan, tiga orang lainnya yang mengaku juga telah diberi pengarahan tentang masalah tersebut membenarkan adanya surat dari China.

Dua orang di antaranya mengatakan China berulang kali menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran.

Indonesia mengatakan ujung selatan Laut China Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik kedaulatan Republik Indonesia di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan pada 2017 menamai wilayah itu Laut Natuna Utara.

China keberatan dengan perubahan nama tersebut dan bersikeras bahwa jalur air tersebut berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut China Selatan, yang ditandai dengan "sembilan garis putus-putus" berbentuk U.

Tapi batasan ini tidak memiliki dasar hukum menurut Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada tahun 2016.

Baca juga: Kapal Selam Bertenaga Nuklir AS Tabrak Gunung Bawah Laut di Laut China Selatan

"(Surat itu) sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat China untuk mendorong agenda sembilan garis putus-putus mereka terhadap hak-hak kami di bawah Hukum Laut," kata Farhan kepada Reuters.

China adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber investasi terbesar kedua, menjadikannya bagian penting dari ambisi Indonesia untuk menjadi raksasa ekonomi.

Para pemimpin Indonesia tetap diam tentang masalah ini untuk menghindari konflik atau pertengkaran diplomatik dengan China, kata Farhan dan dua orang lainnya yang berbicara kepada Reuters.

Farhan mengatakan China, dalam surat terpisah, juga memprotes latihan militer Garuda Shield yang sebagian besar dilakukan di darat pada Agustus, yang berlangsung selama kebuntuan jalan tengah dengan China soal batas wilayah.

Latihan yang melibatkan 4.500 tentara dari Amerika Serikat dan Indonesia itu merupakan latihan gabungan rutin sejak 2009. Menurut Farhan, ini adalah protes pertama China terhadap latihan itu.

"Dalam surat resmi mereka, Pemerintah China mengungkapkan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di wilayah itu," katanya.

Ketegangan di laut

Data pergerakan kapal menunjukkan, beberapa hari setelah rig semi-submersible Noble Clyde Boudreaux tiba di Blok Tuna di Laut Natuna untuk mengebor dua sumur appraisal pada 30 Juni, sebuah kapal Penjaga Pantai China berada di lokasi.

Tak berapa lama, kapal Penjaga Pantai Indonesia juga ikut berada di sana.

Selama kebuntuan berbulan-bulan di laut, China menuntut Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas di Blok Tuna di Laut China Selatan, wilayah yang menurut kedua negara merupakan bagian dari wilayah kedaulatan mereka.REUTERS via ABC INDONESIA Selama kebuntuan berbulan-bulan di laut, China menuntut Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas di Blok Tuna di Laut China Selatan, wilayah yang menurut kedua negara merupakan bagian dari wilayah kedaulatan mereka.
Menanggapi pertanyaan dari Reuters, Kementerian Luar Negeri China mengatakan kapal Penjaga Pantai China "melakukan kegiatan patroli normal di perairan di bawah yurisdiksi China." Kemlu China tidak menanggapi pertanyaan tentang komunikasi dengan Indonesia selama pengeboran.

Kementerian Pertahanan China tidak menanggapi permintaan komentar.

Selama empat bulan setelahnya, kapal China dan Indonesia saling terlihat di sekitar ladang minyak dan gas, sering kali datang dalam jarak 1 mil laut satu sama lain, menurut analisis data identifikasi kapal dan citra satelit oleh Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI), sebuah proyek yang dijalankan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional yang berbasis di Amerika Serikat.

Data dan gambar yang ditinjau oleh AMTI dan Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), sebuah wadah pemikir independen yang berbasis di Jakarta, menunjukkan sebuah kapal penelitian China, Haiyang Dizhi 10, tiba di daerah tersebut pada akhir Agustus dan menghabiskan sebagian besar dari tujuh minggu berikutnya dengan bergerak lambat dalam pola yang berdekatan dengan Blok D-Alpha.

Blok D-Alpha adalah sebuah blok cadangan minyak dan gas yang juga berada di perairan yang diperebutkan, yang menurut studi Pemerintah Indonesia bernilai 500 miliar dollar AS.

Baca juga: China Buat Aturan Sendiri di Laut China Selatan, Kapal Masuk Harus Lapor

"Berdasarkan pola pergerakan, sifat, dan kepemilikan kapal, sepertinya sedang melakukan survei ilmiah terhadap cadangan D-Alpha," kata Jeremia Humolong, peneliti di IOJI.

Pada 25 September, kapal induk Amerika USS Ronald Reagan datang dalam jarak 7 mil laut dari rig pengeboran Blok Tuna.

"Ini adalah contoh pertama yang teramati ketika kapal induk AS beroperasi dalam jarak sedemikian dekat saat kebuntuan sedang berlangsung" di Laut China Selatan, kata AMTI dalam sebuah laporan yang diterbitkan bulan lalu.

Empat kapal perang China juga dikerahkan ke daerah itu, menurut IOJI dan nelayan setempat.

Seorang juru bicara Angkatan Laut AS Carrier Strike Group 5/Task Force 70 menolak untuk mengungkapkan jarak kapal induk dari rig.

"Tidak boleh sejengkal pun hilang"

China sedang dalam negosiasi dengan 10 negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk menuntaskan kode etik di Laut China Selatan, jalur air yang kaya akan sumber daya alam yang membawa setidaknya 3,4 triliun dollar AS ke dalam neraca perdagangan tahunan.

Pembicaraan yang dilakukan di bawah naungan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dimulai kembali tahun ini setelah sempat terhenti karena pandemi.

Sikap China yang semakin agresif di Laut China Selatan telah memicu kekhawatiran di Indonesia, menurut empat sumber kepada Reuters.

Indonesia belum membuat klaim resmi atas wilayah Laut China Selatan di bawah aturan PBB, karena percaya bahwa luas perairannya sudah jelas diatur oleh hukum internasional.

Baca juga: Sumpah Serapah Menlu Filipina ke China atas Sengketa Laut China Selatan

Presiden China Xi Jinping telah mencoba untuk meredakan ketegangan antara China dan negara-negara Asia Tenggara, dengan mengatakan bahwa China "sama sekali tidak berusaha menghegemoni dan tidak merundung mereka yang kecil" di kawasan itu, seperti yang dikatakannya saat pertemuan puncak para pemimpin China-ASEAN bulan lalu.

Sementara menurut Farhan, Pemerintah Indonesia juga berupaya meredakan ketegangan akibat kebuntuan jalan keluar tersebut di depan umum. Para pemimpinnya memilih "sediam mungkin karena jika bocor ke media mana pun akan tercipta insiden diplomatik," katanya.

Dalam kunjungannya ke Natuna pekan lalu (24/11/2021), Mahfud MD mengatakan tanah dan perairan tidak boleh sejengkal pun hilang dari kekuasaan, kedaulatan hukum, dan teritori kita.REUTERS/AJENG DINAR ULFIANA via ABC INDONESIA Dalam kunjungannya ke Natuna pekan lalu (24/11/2021), Mahfud MD mengatakan tanah dan perairan tidak boleh sejengkal pun hilang dari kekuasaan, kedaulatan hukum, dan teritori kita.
Rig sementara beroperasi hingga 19 November, setelah itu menuju perairan Malaysia.

Menko Polhukam Mahfud MD pergi ke Laut Natuna pekan lalu, tapi ia mengatakan kunjungannya tidak ada hubungannya dengan China.

Dalam pernyataan publik Mahfud mengatakan “tanah dan perairan tidak boleh sejengkal pun hilang dari kekuasaan, kedaulatan hukum, dan teritori kita.”

Pengeboran telah selesai tepat waktu, menurut juru bicara Harbour Energy, operator Blok Tuna.

Dalam konfrontasi serupa dengan China pada 2017, Vietnam meninggalkan kegiatan eksplorasi.

Sumber: REUTERS EXCLUSIVE

Diproduksi oleh Hellena Souisa dari ABC Australia.

Baca juga: 3 Alasan China Mengeklaim Hampir Seluruh Laut China Selatan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE Penembakan Sekolah Dasar di Texas, Jumlah Siswa yang Tewas Jadi 18 Anak

UPDATE Penembakan Sekolah Dasar di Texas, Jumlah Siswa yang Tewas Jadi 18 Anak

Global
Korea Selatan: Korea Utara Tembakkan 3 Rudal Balistik ke Arah Laut Jepang

Korea Selatan: Korea Utara Tembakkan 3 Rudal Balistik ke Arah Laut Jepang

Global
Cacar Monyet Menyebar ke Austria, Ceko, dan Slovenia

Cacar Monyet Menyebar ke Austria, Ceko, dan Slovenia

Global
Di Mana Persoalannya, Nuklir Iran atau Nuklir Israel?

Di Mana Persoalannya, Nuklir Iran atau Nuklir Israel?

Global
Penembakan di Sekolah Dasar Texas, 14 Siswa dan 1 Guru Tewas Jadi Korban

Penembakan di Sekolah Dasar Texas, 14 Siswa dan 1 Guru Tewas Jadi Korban

Global
Rangkuman Hari Ke-90 Serangan Rusia ke Ukraina, Putin Incar Konflik Panjang, Batas Usia Militer Rusia Diubah

Rangkuman Hari Ke-90 Serangan Rusia ke Ukraina, Putin Incar Konflik Panjang, Batas Usia Militer Rusia Diubah

Global
[POPULER GLOBAL] Zelensky Hanya Ingin Bertemu Putin | Ragam Kegagalan Rusia dalam Perang Ukraina

[POPULER GLOBAL] Zelensky Hanya Ingin Bertemu Putin | Ragam Kegagalan Rusia dalam Perang Ukraina

Global
Pendudukan Rusia di Melitopol Mendapat Perlawanan Sengit dari Penduduk Kota

Pendudukan Rusia di Melitopol Mendapat Perlawanan Sengit dari Penduduk Kota

Global
Mengapa Kasus Cacar Monyet Tiba-tiba Muncul di Seluruh Dunia, Mungkinkah Ada Mutasi Virus?

Mengapa Kasus Cacar Monyet Tiba-tiba Muncul di Seluruh Dunia, Mungkinkah Ada Mutasi Virus?

Global
Apa itu IPEF, Kerangka Ekonomi Baru yang Ditawarkan AS ke Asia?

Apa itu IPEF, Kerangka Ekonomi Baru yang Ditawarkan AS ke Asia?

Global
Busana Muslim Indonesia Disambut Antusias di Kazan Modest Fashion Show Rusia

Busana Muslim Indonesia Disambut Antusias di Kazan Modest Fashion Show Rusia

Global
Rusia Gunakan Senjata Ilegal di Ukraina, dari FAB-250 hingga Bom Tandan

Rusia Gunakan Senjata Ilegal di Ukraina, dari FAB-250 hingga Bom Tandan

Global
Indonesia Promosi Produk Halal ke Tatarstan melalui Russia Halal Expo 2022

Indonesia Promosi Produk Halal ke Tatarstan melalui Russia Halal Expo 2022

Global
Duterte ke Putin: Saya Membunuh Penjahat, Bukan Anak-anak dan Orang tua

Duterte ke Putin: Saya Membunuh Penjahat, Bukan Anak-anak dan Orang tua

Global
Seorang Pria Terobos Kedutaan Qatar di Paris dan Serang Penjaga hingga Tewas

Seorang Pria Terobos Kedutaan Qatar di Paris dan Serang Penjaga hingga Tewas

Global
komentar
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.