Xi Jinping Janjikan China Tidak Akan Mencari Dominasi atas Asia Tenggara

BEIJING, KOMPAS.com - Presiden China Xi Jinping mengatakan negaranya tidak akan mencari dominasi atas Asia Tenggara karena gesekan masalah di Laut China Selatan meningkat.

China sering bersinggungan dengan Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Filipina, terkait dengan klaim "Negara Tirai Bambu" atas hampir seluruh wilayah Laut China Selatan.

Melansir Al Jazeera pada Senin(22/11/2021), China telah berulang kali berusaha mengatasi kekhawatiran tentang meningkatnya kekuatan dan pengaruhnya di Asia Tenggara.

Baca juga: Sungai Mekong Ikut Jadi Rebutan China dan Asia Tenggara, Ini Sebabnya

“China dengan tegas menentang hegemonisme dan politik kekuasaan," kata Xi Jinping di konferensi ASEAN pada Senin (22/11/2021).

Pemimpin otoriter China tersebut menyatakan "ingin mempertahankan hubungan persahabatan dengan tetangganya dan bersama-sama memelihara perdamaian abadi di kawasan itu".

"Dan sama sekali tidak akan mencari hegemoni atau bahkan menggertak kecil,” ucapnya.

Xi Jinping memberikan pernyataan tersebut beberapa hari setelah kapal penjaga pantai China memblokir dan menyemprotkan arus air yang kuat ke dua kapal Filipina yang membawa pasokan untuk pasukannya di kawasan Laut China Selatan yang disengketakan.

Baca juga: Kedubes Jepang di Malaysia Konfirmasi Peringatan Ancaman Teror di Asia Tenggara

Atas tindakan China yang tiba-tiba, terpaksa kapal Filipina mundur.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah mengutuk insiden di Laut China Selatan itu, yang dilakukan China.

“Kami membenci kejadian baru-baru ini di Ayungin Shoal dan memandang dengan keprihatinan serius perkembangan serupa lainnya," ujar Duterte dalam pertemuan itu.

"Ini tidak berbicara dengan baik tentang hubungan antara negara-negara kita dan kemitraan kita,” tandasnya yang menekankan kontrasnya praktik di lapangan dengan pernyataan pemimpin China itu.

Baca juga: Asia Tenggara Akan Bergejolak, AS Tak Boleh Konfrontasi Fisik dengan China

Laut perdamaian di Laut China Selatan

Duterte meminta otoritas China untuk menghormati Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982.

Di regulasi tersebut menetapkan hak maritim dan hak berdaulat atas zona maritim, bersama dengan putusan arbitrase Den Haag 2016, yang sebagian besar membatalkan klaim China di Laut China Selatan.

China telah menolak untuk mengakui keputusan itu.

“Kita harus sepenuhnya menggunakan perangkat hukum ini untuk memastikan bahwa Laut China Selatan tetap menjadi lautan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran,” kata Duterte.