Pemberontak Tigray Ancam Ibu Kota Ethiopia, Siapa Sebenarnya Mereka?

ADDIS ABABA, KOMPAS.com - Sejak awal November 2020, baku tembak terjadi antara pemerintah Ethiopia dan pemberontak Tigray atau pasukan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF).

Menurut PBB, konflik tersebut telah merenggut ribuan nyawa dan menyebabkan lebih dari 400 ribu orang kelaparan.

Di tengah ketegangan yang terus berlanjut, orang-orang semakin khawatir pemberontak Tigray bisa segera mencapai ibu kota Ethiopia, Addis Ababa. Dalam beberapa hari terakhir, terjadi peningkatan penangkapan warga Tigrayan di ibu kota.

Baca juga: Kondisi Ethiopia Makin Tak Menentu, Dewan Keamanan PBB Desak Pertempuran Dihentikan

Siapa sebenarnya pemberontak Tigray?

Pada pertengahan 1970-an, sekelompok kecil milisi mendirikan Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF).

Dengan ideologi nasionalis sayap kiri, mereka bersumpah untuk memperjuangkan hak-hak Tigrayan, kelompok etnis yang relatif kecil yang hanya berjumlah 5 persen dari populasi, dan telah lama terpinggirkan oleh pemerintah pusat.

Sepanjang 1980-an TPLF muncul sebagai penantang tangguh kediktatoran militer Marxis di Ethiopia.

Kelompok itu akhirnya memimpin aliansi organisasi milisi, Front Demokratik Revolusioner Rakyat Ethiopia (EPRDF), yang menggulingkan rezim yang didukung Uni Soviet pada 1991.

Aliansi itu kemudian mulai menjalankan Ethiopia di bawah sistem federal. TPLF memegang kekuasaan atas kelompok lain dan mendominasi politik selama hampir tiga dekade.

MILLION HAILESELASSIE/DW Asap dari serangan udara militer mengepul di langit Mekele dengan pemberontak Tigray menuduh pemerintah membunuh warga sipil, sementara pemerintah federal Ethiopia mengeklaim pihaknya menargetkan depot senjata,

Baca juga: Ethiopia Umumkan Keadaan Darurat Nasional Setelah Pasukan Tigray Mengancam Ibu Kota

Pemimpin Tigrayan, Meles Zenawi, adalah presiden transisi Ethiopia dari 1991 hingga pemilihan umum yang diperebutkan dengan buruk pada 1995, ketika dia terpilih sebagai perdana menteri.

Dia memerintah Ethiopia sampai kematiannya pada 2012, dan digantikan oleh Hailemariam Desalegn. Selama waktu ini, pertumbuhan ekonomi Ethiopia membaik, tetapi pemerintah menekan perbedaan pendapat.

Pemerintah EPRDF memimpin negara itu dan menghadapi tantangan kekeringan dan kelaparan berkala, dan perang perbatasan 1998-2000 dengan Eritrea.

Hak asasi manusia memburuk selama periode ini. Kelompok-kelompok oposisi mengeluhkan penganiayaan dan korupsi, yang memicu peningkatan ketidakpuasan publik.

Baca juga: Bendungan Raksasa Ethiopia, Seluk Beluk dan Kontroversinya

Terpilihnya Abiy Ahmed sebagai PM Etiopia

Pada awal 2018, setelah beberapa tahun seringnya protes anti-pemerintah dari berbagai kelompok etnis telah merusak legitimasi pemerintah EPRDF, Hailemariam pun mengundurkan diri.

EPRDF memilih Abiy Ahmed, dari kelompok etnis Oromo, sebagai penggantinya dan dia segera terpilih sebagai perdana menteri.

Abiy seorang politikus non-Tigrayan yang memiliki ikatan yang tak begitu kuat dengan TPLF, namun menikmati popularitas yang meluas. Dia menggulingkan banyak pejabat Tigrayan, dengan menjatuhkan tuduhan atas serangkaian kasus korupsi. Kemudian memperkenalkan beberapa reformasi politik yang mengesampingkan TPLF.