Kompas.com - 28/10/2021, 22:00 WIB
Pengadilan tinggi UE telah memutuskan pada bulan Juli bahwa Kamar Disiplin baru Mahkamah Agung Polandia tidak menjamin imparsialitas.
AGENZCJA GAZETA/REUTERS/PATRYK OGORZALEK via DW INDONESIAPengadilan tinggi UE telah memutuskan pada bulan Juli bahwa Kamar Disiplin baru Mahkamah Agung Polandia tidak menjamin imparsialitas.

WARSAWA, KOMPAS.com - Pengadilan Eropa (ECJ) pada Rabu (27/10/2021) memerintahkan Polandia membayar denda sebesar 1,2 juta euro (Rp 17 miliar) per hari atas tindakannya mengabaikan keputusan Uni Eropa (UE) terkait reformasi peradilan Warsawa.

Polandia dikenakan sanksi karena belum juga menangguhkan Kamar Disiplin di Mahkamah Agung-nya, yang menurut para kritikus memungkinkan terjadinya pemecatan hakim dengan alasan politis.

Perintah penangguhan Kamar Disiplin itu sebelumnya dikeluarkan oleh ECJ pada bulan Juli lalu. Menurut ECJ, Kamar Disiplin tersebut tidak menjamin imparsialitas yudisial.

Baca juga: Logam Monolit Misterius Terus Bermunculan, Setelah 5 Negara Kini Muncul di Polandia

Melalui siaran pers yang dirilis pada Rabu (27/10/2021), ECJ mengatakan bahwa denda itu "diperlukan guna menghindari bahaya serius dan tidak dapat diperbaiki atas tatanan hukum UE dan nilai-nilai di mana Uni itu didirikan, khususnya aturan hukum.”

Merespons denda tersebut, Wakil Menteri Kehakiman Polandia Sebastian Kaleta melalui akun Twitternya menyebut denda itu sebagai "perampasan dan pemerasan.”

Konsekuensi jika Warsawa menolak membayar denda

DW berkesempatan berbicara dengan anggota parlemen Polandia Radoslaw Sikorski tentang sengketa tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sikorski, yang menentang sikap pemerintah saat ini, mengatakan bahwa penolakan Polandia untuk membayar denda hanya akan menjadi masalah teknis.

"Polandia tidak perlu membayar, komisi (Eropa) hanya perlu memotongnya dari dana yang mengalir ke Polandia,” katanya.

Sikorski berharap Polandia dapat memenuhi putusan ECJ tersebut. "Tidak ada jalan lain,” ujarnya. "Kami telah secara sukarela mendaftar ke sistem hukum Eropa dalam perjanjian aksesi kami,” tambahnya.

Menurut angka UE, Warsawa adalah penerima dana bersih sebesar 12 miliar euro per tahun (Rp 197,7 triliun). Namun, Radoslaw Fogiel, seorang juru bicara partai penguasa sayap kanan di Polandia mengklaim bahwa kontribusi Polandia lebih banyak dibanding pemberian blok kepada mereka.

Baca juga: Kritik Pemerintah hingga Dilarang Ikut Olimpiade, Atlet Belarus Ini Juga Dapat Perlindungan dari Polandia

Halaman:

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.