Jika Mau Tegas, ASEAN Harusnya Mengakui NUG Myanmar Bukan Junta Militer

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) didesak “mengambil langkah tegas” untuk menyelesaikan krisis yang sedang berlangsung di Myanmar, dengan mengakui pemerintah bayangan, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG).

ASEAN juga diminta menuntut para jenderal militer Myanmar, yang merebut kekuasaan pada Februari, segera menghentikan kekerasan bersenjata, sebelum menyetujui pembicaraan apa pun.

Baca juga: KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Melansir Al Jazeera, dalam konferensi pers pada Rabu (28/10/2021), anggota parlemen Asia Tenggara dan perwakilan oposisi Myanmar mengatakan ASEAN harus "berhenti berpihak" dengan para pemimpin kudeta dan sebaliknya terlibat dengan NUG, sebagai perwakilan "sah" dari mayoritas pemilih 2020.

NUG adalah pemerintahan bayangan Myanmar dan termasuk anggota parlemen yang kembali dalam pemilihan November 2020, serta perwakilan dari berbagai kelompok etnis di negara itu, termasuk mereka yang memerangi militer. Itu dibentuk setelah kudeta 1 Februari.

Charles Santiago, anggota parlemen Malaysia, mengatakan kelompoknya menyambut baik keputusan ASEAN yang “belum pernah terjadi sebelumnya dan signifikan”, untuk mengecualikan pemimpin militer Min Aung Hlaing dari KTT regional tahunan.

Namun menurut pria, yang juga menjabat sebagai ketua ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) ini, “ada lebih banyak yang harus dilakukan” untuk menyelesaikan kebuntuan politik.

Santiago mengatakan kredibilitas ASEAN dipertaruhkan, jika terbukti tidak mampu memberikan lebih banyak tekanan pada militer Myanmar, untuk “mengakhiri kekerasan tanpa henti” terhadap rakyatnya sendiri.

“Militer (Myanmar) tampaknya telah menunjukkan penghinaan total terhadap kesepakatan Pemimpin ASEAN,” katanya, mengacu pada agenda lima poin yang disepakati oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan kepala negara ASEAN lainnya pada April di Jakarta.

Baca juga: Joe Biden Ikuti KTT AS-ASEAN, Tegaskan Komitmen Kemitraan

Kesepakatan itu antara lain meminta militer Myanmar menghentikan kekerasan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan demokrasi negara.

Santiago mengatakan langkah pertama untuk mengembalikan Myanmar ke jalur demokrasi adalah agar ASEAN “bertemu secara resmi dan terbuka dengan perwakilan NUG yang terpilih”.