Israel Lanjutkan Pembangunan Permukiman Yahudi di Tepi Barat, AS Khawatir

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Kantor Kepresidenan AS alias Gedung Putih mengeluarkan keprihatinannya terhadap Israel ihwal pembangunan permukiman Yahudi yang terus berlanjut di Tepi Barat yang diduduki.

“Kami sangat menentang perluasan pemukiman, yang sama sekali tidak konsisten dengan upaya menurunkan ketegangan dan untuk memastikan ketenangan. Dan itu merusak prospek solusi dua negara,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price.

Sikap yang diumumkan Gedung Putih tersebut bertolak belakang dengan pemerintahan presiden AS sebelumnya, Donald Trump, yang getol mendukung Israel.

Baca juga: Partai di Maroko Kecam Normalisasi Hubungan Diplomatik dengan Israel

Di era Trump, AS sangat mendukung pemukiman Israel di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

“Negeri Paman Sam” bahkan mengirim mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo meninjau salah satu permukiman.

Namun kini, kebijakan tersebut berubah.

Pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Joe Biden berulang kali memperingatkan Israel untuk menghentikan pembangunannya di tanah di wilayah Palestina yang diduduki.

Baca juga: Israel Nyatakan Enam Kelompok Masyarakat Sipil Palestina sebagai Teroris

“Kami sangat prihatin dengan rencana pemerintah Israel untuk melanjutkan pembangunan ribuan unit pemukiman,” kata Price kepada wartawan sebagaimana dilansir DW, Selasa (26/10/2021).

Pernyataan itu muncul setelah tender untuk sekitar 1.300 unit rumah di Tepi Barat diterbitkan pada Minggu (24/10/2021).

Menteri Perumahan Israel Zeev Elkin menyebut, pembangunan berkelanjutan adalah hal penting bagi visi Zionis untuk memperkuat kehadiran Yahudi di Tepi Barat.

Di sisi lain, menurut hukum internasional, ada sekitar 475.000 orang Yahudi Israel tinggal di permukiman ilegal di Tepi Barat.

Baca juga: Israel Berencana Bangun Pipa Gas Baru ke Mesir

Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh juga meminta Washington untuk menetang perluasan pemukiman yang dicanangkan Israel.

Di AS, semakin banyak politikus dari Partai Demokrat yang menentang kebijakan "Negeri Paman Sam" ketika Trump menjadi presiden.

Pada Juni, beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat menulis surat kepada Biden, memintanya untuk mengutuk tindakan yang merusak upaya perdamaian di wilayah tersebut.

Pemerintahan Israel saat ini juga memiliki masalah sendiri untuk ditangani. Pasalnya, Perdana Menteri Israel Naftali Bennett berasal dari spektrum politik paling kanan.

Bersama Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid, Bennett lebih menyukai jalan yang lebih sentris dan tidak terlalu ingin mengecewakan AS yang menjadi pendukung mereka selama ini.

Baca juga: Pemimpin Arab Saudi Terbuka Bahas Normalisasi Hubungan dengan Israel dengan Syarat