Media Asing Soroti Keterlibatan Inggris dalam Pembantaian 1965-1966 di Indonesia

Inggris mencetak buletin yang seolah-olah ditulis oleh para patriot Indonesia yang mendesak rekan-rekan senegaranya untuk menghentikan “kanker komunis”.

Baca juga: Media Asing Sebut Indonesia Jadi Episentrum Covid-19 Dunia

Klaim semacam itu membantu memicu pembantaian anti-komunis nasional besar-besaran yang didorong oleh tentara Indonesia, dipimpin oleh Jenderal Soeharto, yang menewaskan sedikitnya 500.000 orang dan mungkin sebenarnya bisa sampai 3 juta orang, menurut laporan SCMP.

Di antara para korban pembantaian 1965-1966 adalah masyarakat yang dianggap condong ke kiri, seperti orang-orang peranakan Tionghoa, buruh, pelajar, guru, seniman, dan petani.

Peristiwa pembantaian 1965-1966 itu kemudian disebutkan oleh SCMP juga membuka jalan bagi Jenderal Soeharto untuk merebut kekuasaan negara dari Soekarno, dan memulai kediktatoran yang akan berlangsung lebih dari 30 tahun.

SCMP mengatakan bahwa tidak baru-baru ini saja muncul bukti keterlibatan Inggris dan negara Barat lainnya terkait pembantaian 1965-1966 di Indonesia.

Pada 2016, Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) untuk tahun 1965 di Den Haag merilis sebuah laporan yang menuduh AS, Inggris, dan Australia telah berperan dalam pembantaian di Indonesia.

Tahun berikutnya, Arsip Keamanan Nasional AS mendeklasifikasi materi, termasuk telegram dan surat yang dimiliki oleh Kedutaan Besar AS di Jakarta periode 1964-1968.

Isinya menunjukkan bahwa AS secara aktif mendukung Angkatan Darat Indonesia untuk memusnahkan orang-orang yang dituduh komunis.

“Kami sebagai korban marah. Rekonsiliasi tidak mungkin tanpa kebenaran, jadi tolong (ungkapkan) kebenarannya," kata Bedjo Untung, Kepala Lembaga Studi Indonesia tentang Pembantaian 1965/66, mengatakan kepada This Week in Asia.

"Negara-negara Barat juga harus mengakui keterlibatan mereka dan saya mendesak negara-negara itu, yang diuntungkan oleh jatuhnya Soekarno dan kehancuran PKI, untuk meminta maaf,” tandasnya.

Usman Hamid, direktur Amnesty Indonesia, mengatakan dokumen-dokumen yang dideklasifikasi Inggris adalah “contoh bahwa masih banyak fakta tentang tragedi 1965 yang harus diungkap”.

Baca juga: Pendidikan Seks Yuni Shara untuk Kedua Anaknya Disorot Sejumlah Media Asing

3. Media Hong Kong, UCA News

Media yang berbasis di Hong Kong ini mengangkat isu tentang keterlibatan Inggris dalam pembantaian 1965-1966, yang berangkat dari artikel The Guardian.

Dilaporkan para pejabat Inggris secara diam-diam menyebarkan propaganda hitam pada 1960-an untuk mendesak orang-orang terkemuka Indonesia "menyingkirkan" semua yang dianggap "kanker komunis".

Disebutkan bahwa sedikitnya 500.000 orang dan mungkin mencapai 3 juta orang tewas dalam pembantaian 1965-1966 di Indonesia, karena dianggap komunis atau PKI.

Pengungkapan tersebut mendorong Amnesty International Indonesia untuk menyerukan penyelidikan baru atas peristiwa pembantaian 1965-1966 di Indonesia.

Pengungkapan propaganda hitam Inggris itu menunjukkan bahwa ada begitu banyak fakta yang masih terkubur sehubungan dengan tragedi pembantaian 1965-1966 di Indonesia.

Fakta tersebut disebutkan Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Indonesia, mematahkan argumen pemerintah bahwa tragedi pembantaian 1965-1966 itu tidak dapat diselidiki kembali karena kejadiannya sudah lama dan bukti tidak lagi tersedia.

Media Hong Kong yang berdiri dari 1979 ini mengatakan bahwa jika pemerintah Indonesia memiliki kemauan politik untuk menyelesaikan kasus tersebut antara lain melalui proses rekonsiliasi, maka sejumlah fakta akan berkontribusi besar bagi pencarian kebenaran sejarah Indonesia terkait tragedi 1965-1966.

Berbicara kepada UCA News, Bedjo Untung, seorang korban pembersihan anti-komunis dan pendiri Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965, mendukung seruan Amnesty Indonesia, mengatakan bahwa pengungkapan terbaru perlu diperiksa lebih lanjut.

Baca juga: Media Asing Soroti PPKM Darurat di Jawa-Bali, Ini Kata Mereka...