Kompas.com - 24/10/2021, 13:50 WIB
Polisi berpatroli di sebuah truk di pusat kota Yangon, Myanmar pada Jumat 22 Oktober 2021. AFP PHOTO/STRPolisi berpatroli di sebuah truk di pusat kota Yangon, Myanmar pada Jumat 22 Oktober 2021.

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - PBB memperingatkan tentang kemungkinan bencana hak asasi manusia, ketika ribuan militer Myanmar bergerak ke utara negara itu selama tindakan keras terhadap perbedaan pendapat.

Junta militer Myanmar, yang mengambil alih negara Asia Tenggara itu dalam kudeta Februari, telah bertanggung jawab atas lebih dari 1.100 kematian warga sipil dan 8.000 penangkapan, menurut laporan Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews.

Baca juga: Tidak Diundang dalam KTT ASEAN, Junta Militer Myanmar Tak Terima

Mengapa PBB khawatir?

Andrews mengungkapkan kekhawatiran akan lebih banyak pertumpahan darah, penindasan, dan penyiksaan dalam laporan hak asasi manusia tahunannya tentang Myanmar kepada Majelis Umum.

Puluhan ribu tentara kini bergerak ke utara dan barat laut negara itu, lapornya melansir DW pada Sabtu (23/10/2021).

"Taktik ini mengingatkan kita pada taktik yang digunakan oleh militer sebelum serangan genosida terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine pada 2016 dan 2017," kenangnya.

"Kita semua harus siap, karena orang-orang di bagian Myanmar ini siap, untuk kejahatan kekejaman massal yang lebih banyak lagi," tambahnya. "Saya sangat berharap bahwa saya salah."

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Andrews mengatakan sejauh ini ada "tanggapan yang sangat tidak proporsional oleh masyarakat internasional" terhadap krisis tersebut. Kondisi ini menurutnya menunjukkan belum cukup banyak yang dilakukan.

Baca juga: Junta Militer Salah Urus Myanmar, Perekonomian Bergejolak

Mengapa orang marah?

Laporan PBB mengatakan kebanyakan orang memprotes secara damai, terhadap kudeta yang memaksa negara itu ke dalam kekacauan dan membuat lebih dari seperempat juta orang mengungsi.

Andrews mengatakan bahwa "pelanggaran hak asasi manusia yang tak henti-hentinya" telah menyebabkan warga negara yang peduli mempersenjatai diri sebagai bagian dari "pasukan pertahanan rakyat".

Tindakan itu terpaksa dilakukan supaya mereka memiliki kemampuan mengusir potensi serangan gencar dari pasukan junta.

Halaman:

Video Pilihan

Sumber DW
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.