Israel Nyatakan Enam Kelompok Masyarakat Sipil Palestina sebagai Teroris

YERUSALEM, KOMPAS.com - Pemerintah Israel mendeklarasikan enam kelompok masyarakat sipil Palestina yang didukung oleh masyarakat internasional sebagai organisasi teroris, yang memicu kecemasan di antara para pegiat hak asasi manusia (HAM).

Di antara kelompok-kelompok tersebut adalah Al Haq, salah satu organisasi HAM yang paling lama berdiri di Tepi Barat, dan Defence of Children International-Palestine (DCI-P), yang mendokumentasikan pelanggaran hak-hak anak.

Baca juga: Israel Setujui 4.000 Warga Palestina Jadi Penduduk di Tepi Barat, Kali Pertama Sejak 2009

Sebuah pernyataan dari Kementerian Pertahanan Israel mengatakan keenamnya "merupakan jaringan organisasi yang aktif menyamar di tingkat internasional, atas nama “Front Populer Pembebasan Palestina (PFLP),” untuk mendukung aktivitasnya dan memajukan tujuannya."

Pernyataan itu menuduh kelompok-kelompok tersebut menyamar sebagai organisasi masyarakat sipil, padahal sebenarnya dikendalikan oleh PFLP, yang dilarang dan mempekerjakan banyak aktivis PFLP.

Dikatakan kelompok tersebut sama dengan entitas penggalangan dana untuk PFLP, khususnya melalui penerimaan sumbangan dari negara-negara Eropa dan organisasi internasional.

Baca juga: Lagi, Tentara Israel Bunuh Warga Palestina di Tepi Barat

Direktur Jenderal Al Haq, Shawan Jabarin, mengatakan kepada CNN bahwa tuduhan itu "omong kosong."

"Ini adalah langkah politik dan bukan keamanan. Pendudukan (Israel) tidak memiliki batasan untuk ketidakadilan dan kegilaannya," katanya melansir CNN pada Sabtu (23/10/2021).

Menurutnya pemberian label itu tidak akan pernah menghentikan pihaknya membela rakyat Palestina dan mengungkap kejahatan pendudukan.

Otoritas Palestina (PA), yang nenjalankan pemerintahan sendiri yang terbatas di beberapa bagian Tepi Barat, menyebut pengumuman itu "tidak berpengaruh."

“Fitnah yang salah ini adalah serangan strategis terhadap masyarakat sipil Palestina dan hak dasar rakyat Palestina, untuk menentang pendudukan ilegal Israel dan mengungkap kejahatan yang terus berlanjut,” tulis sebuah pernyataan dari Kementerian Luar Negeri PA.

Baca juga: Lagi, Tentara Israel Bunuh Warga Palestina di Tepi Barat

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Ned Price mengatakan Washington sedang mencari lebih banyak informasi dari Israel atas dasar penunjukannya.

AS mengaku belum diperingatkan sebelumnya soal pengumuman itu.

Langkah oleh pemerintah Israel memberi tantangan bagi banyak negara Eropa yang memberikan pembiayaan kepada enam organisasi, seperti Al Haq dan DCI-P, yakni Addameer, Bisan Center, Komite Persatuan Perempuan Palestina dan Persatuan Panitia Kerja Pertanian.

Pemerintah Eropa, banyak diantaranya ingin membuka hubungan dengan Israel, setelah pembentukan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Naftali Bennett dan Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid.

Namun, sekarang mereka berisiko dituduh mendanai terorisme jika mereka terus mendanai enam kelompok.