Kompas.com - 19/10/2021, 19:38 WIB
Pusat kota Hebron, Tepi Barat, Palestina. ShutterstockPusat kota Hebron, Tepi Barat, Palestina.

TEL AVIV, KOMPAS.com - Israel pada Selasa (19/10/2021) menyetujui 4.000 warga Palestina yang mendaftar sebagai penduduk Tepi Barat.

Ini adalah kali pertama Israel memberi persetujuan semacam itu di Tepi Barat dalam 12 tahun terakhir.

Penduduk yang baru diregistrasi sudah tinggal di Tepi Barat, termasuk 1.200 orang yang dianggap "tidak berdokumen" karena belum terdaftar di Pendaftaran Penduduk Palestina, dan 2.800 lainnya yang sebelumnya diidentifikasi sebagai penduduk Jalur Gaza yang diblokade.

Baca juga: Israel Tunda Penggusuran Desa Berpenduduk 200 Orang di Tepi Barat

Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan, dia menyetujui pendaftaran baru dengan alasan kemanusiaan sebagai bagian dari "kebijakannya untuk memperkuat ekonomi dan meningkatkan kehidupan warga Palestina di Yudea dan Samaria," merujuk pada istilah alkitab untuk Tepi Barat selatan dan utara..

Israel menduduki Tepi Barat sejak Perang Enam Hari tahun 1967 dan menjalankan kontrol administratif penuh di sebagian besar wilayah tersebut.

Persetujuan terbaru ini akan membuat ribuan orang baru memenuhi syarat untuk mendapatkan dokumen identifikasi Otoritas Palestina, dan mengubah alamat tempat tinggal mereka.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Cabang militer Israel yang bertanggung jawab atas urusan sipil di wilayah Palestina yang diduduki, COGAT, mengatakan kepada AFP bahwa Israel belum menyetujui gelombang baru pendaftaran Palestina di Tepi Barat sejak 2009.

Baca juga: Lagi, Tentara Israel Bunuh Warga Palestina di Tepi Barat

Koalisi pemerintahan Israel, yang mengakhiri 12 tahun pemerintahan Benjamin Netanyahu, berkomitmen untuk meningkatkan mata pencarian di Tepi Barat.

Tidak termasuk Yerusalem timur yang dicaplok, sekitar 475.000 orang Yahudi Israel tinggal di permukiman di Tepi Barat yang dianggap ilegal menurut hukum internasional atas tanah yang diklaim Palestina sebagai bagian dari negara masa depan mereka.

Perdana Menteri Naftali Bennett yang merupakan mantan kepala kelompok lobi pemukim, menentang kenegaraan Palestina dan tidak berniat melakukan pembicaraan damai formal dengan Otoritas Palestina selama masa jabatannya, dengan lebih memilih untuk fokus pada perbaikan ekonomi.

Baca juga: Profil Naftali Bennett, Perdana Menteri Israel yang Baru, Kerap Serukan Caplok Tepi Barat

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Video Pilihan

Sumber AFP
Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.