Junta Militer Myanmar Ungkap Kekecewaan Setelah Pemimpinnya Didepak dari KTT ASEAN

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Junta militer Myanmar mengatakan, pihaknya "sangat kecewa" dengan keputusan menteri luar negeri Asia Tenggara untuk mengecualikan pemimpinnya Min Aung Hlaing dari pertemuan puncak mendatang.

Keputusan untuk mendepak Min Aung Hlaing dari KTT 26-28 Oktober dibuat selama pertemuan darurat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada Jumat (15/10/2021) malam, menurut pernyataan dari ketua kelompok saat ini, Brunei Darussalam.

Baca juga: Jenderal Min Aung Hlaing, Junta Militer Myanmar Dikeluarkan dari KTT ASEAN

Pihak Brunei mengatakan, seorang tokoh non-politik dari Myanmar akan diundang ke KTT itu. Keputusan itu diambil setelah tidak ada konsensus yang dicapai untuk menghadirkan perwakilan politik.

Menteri Luar Negeri Brunei juga mengatakan, ada kemajuan yang tidak memadai pada peta jalan untuk memulihkan perdamaian di Myanmar, yang telah disepakati junta dengan ASEAN pada April. Ada pula keprihatinan atas komitmen junta untuk membangun dialog konstruktif di antara semua pihak terkait.

"Beberapa negara anggota ASEAN merekomendasikan agar ASEAN memberi ruang kepada Myanmar untuk memulihkan urusan dalam negerinya dan kembali normal," kata pernyataan itu.

Sebagai tanggapan, kementerian luar negeri Myanmar yang dikendalikan militer mengatakan sangat kecewa dan sangat keberatan dikeluarkan dari KTT.

"Diskusi dan keputusan tentang masalah perwakilan Myanmar dilakukan tanpa konsensus dan bertentangan dengan tujuan ASEAN," kata kementerian luar negeri Myanmar melansir CNN pada Minggu (17/10/2021).

“Mengabaikan tradisi baik ASEAN dalam membina persatuan dalam keragaman dan menyelesaikan perbedaan melalui konsultasi dan konsensus akan sangat memengaruhi persatuan dan sentralitas ASEAN,” tambahnya.

Baca juga: Tegas, ASEAN Tak Undang Tokoh Politik Myanmar dalam KTT

Seorang juru bicara pemerintah militer Myanmar sebelumnya menyalahkan intervensi asing atas keputusan tersebut.

Kementerian luar negeri Singapura mengatakan pada Sabtu (16/10/2021) bahwa pihaknya mendukung pengecualian junta Myanmar. Hal itu menurutnya adalah keputusan yang sulit tetapi perlu untuk menegakkan kredibilitas ASEAN.

"Singapura mendesak otoritas militer Myanmar bekerja sama dengan utusan khusus untuk segera dan sepenuhnya menerapkan konsensus lima poin," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

Keputusan ASEAN untuk mengecualikan junta Myanmar menandai langkah berani yang langka bagi blok yang didorong oleh konsensus, yang secara tradisional menyukai kebijakan keterlibatan dan non-intervensi.

Ini juga merupakan penghinaan yang belum pernah terjadi kepada Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta terhadap pemerintah sipil terpilih pada Februari dan menahan pemimpin de facto negara itu Aung San Suu Kyi atas dugaan penyimpangan pemilihan.

Baca juga: Pengacara Aung San Suu Kyi Dibungkam Junta Militer Myanmar

Lebih dari 1.000 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan militer Myanmar dengan ribuan lainnya ditangkap, menurut PBB, di tengah tindakan keras terhadap pemogokan dan protes yang telah menggelincirkan demokrasi tentatif negara itu dan memicu kecaman internasional.

Junta mengatakan, perkiraan jumlah korban tewas itu dilebih-lebihkan.