Ribuan Massa Pro-militer di Sudan Kembali Serukan Kudeta Pemerintahan Sipil

KHARTOUM, KOMPAS.com - Ribuan orang turun di jalanan ibu kota Khartoum, Sudan berunjuk rasa menyerukan untuk militer mengkudeta pemerintahan sipil.

Massa berkumpul di luar istana presiden di tengah krisis politik negara yang semakin parah, sejak upaya kudeta yang dikaitkan dengan pengikut mantan presiden Omar Al-Bashir (1993-2019) digagalkan pada September.

Pada Sabtu (16/10/2021), massa pro-militer meneriakkan "turunkan pemerintah" yang mereka anggap hanya menimbulkan kesengsaraan, seperti yang dilansir dari BBC pada Minggu (17/10/2021).

Baca juga: Pemimpin Militer Sudan Tuduh Politisi Sipil Pancing Kudeta

Mereka juga menyerukan untuk Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan, kepala angkatan bersenjata serta Dewan Kedaulatan gabungan militer-sipil Sudan, segera ambil alih kekuasaan negara.

"Kami butuh pemerintahan militer, pemerintahan sipil sekarang telah gagal memberi kami keadilan dan kesetaraan," ujar seorang pengunjuk rasa pro-militer kepada AFP.

Tidak seperti unjuk rasa pro-militer sebelumnya yang sudah berlangsung di Sudan, kali ini massa diizinkan untuk mencapai gerbang istana presiden dan hanya ada sedikit polisi yang berjaga.

Pada Jumat (15/10/2021), Perdana Menteri sipil Sudan, Abdallah Hamdok, merilis rencana untuk mengatasi kondisi yang ia sebut krisis politik "terburuk dan paling berbahaya" di negaranya dalam dua tahun masa pemerintahan transisi.

"Saya tidak netral atau menjadi mediator dalam konflik ini. Posisi saya jelas dan tegas adalah keselarasan penuh dengan pemerintahan transisi demokrasi sipil," kata Abdallah Hamdok.

Baca juga: Upaya Kudeta Digagalkan, Jenderal Top Sudan Langsung Ditangkap

Hamdok dilantik sebagai Perdana Menteri pada Agustus 2019 dalam pemerintahan transisi, setelah protes massal untuk mengakhiri 30 tahun pemerintahan militer Omar Al-Bashir pada April.

Namun, dukungan untuk pemerintahan transisi di bawah kepemimpinan Hamdok telah merosot dalam beberapa bulan terakhir.