Jenderal Min Aung Hlaing, Junta Militer Myanmar Dikeluarkan dari KTT ASEAN

NAYPIYDAW, KOMPAS.com - Jenderal militer pemimpin kudeta Myanmar telah dikeluarkan dari KTT tahunan para pemimpin Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada akhir Oktober ini.

Para pemimpin ASEAN sepakat untuk mengundang perwakilan non-politik dari Myanmar dan bukan Jenderal Min Aung Hlaing, dalam KTT ASEAN.

Melansir dari BBC pada Sabtu (16/10/2021), kebijakan ini adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya di blok beranggotakan 10 negara, yang secara tradisional menghindari campur tangan dalam urusan anggotanya.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Larang Utusan ASEAN Temui Aung San Suu Kyi

Min Aung Hlaing, junta militer Myanmar, mengatakan "kecewa" dengan keputusan para pemimpin ASEAN mengeluarkannya dari KTT ASEAN.

ASEAN mengatakan junta militer belum berbuat cukup untuk mengakhiri gejolak konflik di Myanmar.

Pada Agustus, Jenderal Min Aung Hlaing melantik dirinya sebagai perdana menteri dan memperpanjang status keadaan darurat negara, karena pertempuran antara militer dan pasukan warga sipil anti-kudeta terus berlanjut.

Dalam sebuah pertemuan darurat para menteri luar negeri kawasan pada Jumat (15/10/2021), pada dasarnya tidak dapat mencapai mufakat tentang apakah junta militer harus mewakili Myanmar dalam KTT ASEAN yang berlangsung pada 26-28 Oktober.

ASEAN menganggap pemimpin militer Myanmar telah menolak untuk memenuhi janji dialog dan de-eskalasi di dalam negaranya yang telah larut dalam perang saudara.

Baca juga: Jelang KTT ASEAN, Pemimpin Junta Myanmar Kemungkinan Tidak Diundang

Junta militer Myanmar juga telah melarang perwakilan dari ASEAN untuk bertemu dengan pemimpin sipil yang digulingan dan dipenjarakan, Aung San Suu Kyi.

Keterangan tentang keputusan ASEAN tersebut disampaikan oleh pihak Brunei Darusalam sebagai tuan rumah dari KTT, yang juga akan dihadiri oleh Presiden AS Joe Biden dan para pemimpin dunia lainnya.

Pihak Brunei menyampaikan juga bahwa situasi konflik kekerasan di Myanmar "berdampak pada keamanan regional serta persatuan, kredibilitas, dan sentralitas ASEAN."

Pada April, ASEAN mendesak Jenderal Min Aung Hlaing untuk mengakhiri tindakan keras di negaranya dan membebaskan tahanan politik.

Wartawan BBC Jonathan Head di Bangkok mengatakan keputusan untuk mengeluarkan jenderal militer dari KTT ASEAN, merupakan pukulan besar bagi harapan pemerintah militer untuk akhirnya mendapat pengakuan internasional.

Baca juga: Kondisi Myanmar Tak Banyak Berubah, ASEAN Berembuk Soal Larangan Kepala Junta Militer Hadiri KTT

Belum ada indikasi bahwa militer Myanmar bersedia mengurangi penggunaan kekerasan terhadap oposisi dan mulai bernegosiasi dengan mereka.

ASEAN belum menyebutkan nama non-militer perwakilan Myanmar yang diundang untuk berpartisipasi dalam KTT tersebut.

"Myanmar sangat kecewa dan sangat keberatan (atas) hasil pertemuan darurat para menteri luar negeri, karena diskusi dan keputusan tentang masalah perwakilan Myanmar dilakukan tanpa konsensus dan bertentangan dengan tujuan ASEAN," kata kementerian luar negeri Myanmar dalam sebuah pernyataan.

Konflik kekerasan menyebar ke seluruh wilayah Myanmar setelah junta militer melakukan kudeta pada Februari.

Pasukan keamanan di bawah kendali militer merespon protes kudeta dengan tindakan keras, menewaskan lebih dari 1.000 orang dan menahan lebih dari 6.000 orang, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

Baca juga: Malaysia Kecewa Myanmar Tak Izinkan Utusan ASEAN Temui Aung San Suu Kyi