Cara China Perangi Kesenjangan Kaya dan Miskin Lewat Penertiban Konglomerat

BEIJING, KOMPAS.com - Dalam beberapa bulan terakhir hampir setiap hari muncul berita pemerintah China menindak pelaku bisnis yang "menyimpang" atau hal-hal yang dipandang "tidak beres".

Banyaknya pengumuman peraturan baru yang keras dan penegakan peraturan yang sudah ada secara ketat.

Target "operasi" ini adalah perusahaan-perusahaan kelas kakap di “Negeri Tirai Bambu”. Langkah-langkah itu merupakan bagian dari kebijakan terpusat yang digagas Presiden China Xi Jinping, yang disebut inisiatif "kemakmuran bersama."

Ini istilah yang tidak asing lagi di China. Bahkan sudah muncul sejak 1950-an, saat digunakan oleh pemimpin pertama Republik Rakyat China, Mao Zedong.

Baca juga: Taiwan Bersiap Perang Melawan China dan Meminta Bantuan Australia

Sejak peringatan HUT ke-100 Partai Komunis China (PKC) beberapa waktu lalu, telah jadi sinyalemen bahwa istilah itu kembali digunakan sebagai pedoman kebijakan pemerintah pusat.

Kunci dari kebijakan tersebut adalah upaya pemerintah untuk mengatasi jurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin di negara itu.

Namun, sebagian pihak menilai kebijakan baru itu justru berpotensi membahayakan kebangkitan ekonomi terbesar kedua di dunia itu, sekaligus menimbulkan ancaman eksistensial bagi PKC.

Langkah-langkah keras yang diterapkan belakangan ini juga dipandang sebagai cara untuk mengendalikan para konglomerat yang telah bermunculan dengan pesatnya.

Mereka dilihat telah memberi lebih banyak ruang bagi konsumen dan pekerja di perusahaannya untuk bersuara, terkait bagaimana menjalankan usaha sekaligus mendistribusikan pendapatan.

Baca juga: China Beli Tes PCR dalam Jumlah Massal, Beberapa Bulan Sebelum Kasus Covid-19 Pertama Dilaporkan

Gerakan lokal yang berdampak global

Sejak muncul retorika itu dari Beijing, dalam beberapa bulan terakhir telah terjadi sejumlah tindakan penertiban terhadap berbagai kepentingan bisnis di China.

Mulai dari agen asuransi, firma les privat, pengembang real estat bahkan hingga perusahaan-perusahaan yang berencana menjual saham di AS, semua langsung mendapat pengawasan.

Industri teknologi, pada khususnya, telah mengalami sejumlah penindakan dari pihak berwenang, termasuk penertiban atas firma-firma e-commerce, layanan keuangan daring, platform media sosial, pembuat gim, ojek online, hingga penambang dan jual-beli uang kripto.

Penertiban itu tentu saja memberi dampak besar bagi perekonomian dan masyarakat China, bahkan efeknya juga bisa terasa ke penjuru dunia.

GETTY IMAGES via BBC INDONESIA Sejumlah kegiatan bisnis termasuk firma penyedia les privat di China tengah mendapat pengawasan ketat dari pemerintah.

China sudah lama dikenal sebagai pabriknya dunia, sekaligus juga mesin utama bagi pertumbuhan ekonomi global.

Kini, ketidakpastian seputar regulasi bisnis di China membuat perusahaan-perusahaan dari luar negeri sulit untuk membuat keputusan, menyangkut potensi investasi mereka di sana.