Malaysia Panggil Duta Besar China Perkara Zona Ekonomi Eksklusif di Laut China Selatan

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Malaysia memanggil duta besar China untuk memprotes aktivitas kapal-kapal militernya di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Kuala Lumpur di Laut China Selatan di lepas pulau Kalimantan.

Kapal-kapal China meliputi kapal survei, beroperasi di lepas pantai dekat Sabah dan Sarawak, negara bagian Malaysia, seperti yang dilansir dari Al Jazeera pada Selasa (5/10/2021).

Kementerian Luar Negeri Malaysia pada Senin (4/10/2021) mengatakan bahwa aktivitas angkatan laut China tersebut telah melanggar Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982.

Baca juga: Filipina Bersumpah Abaikan Hukum Maritim China yang Baru di Laut China Selatan

Kementerian Luar Negeri Malaysia sejauh ini tidak merinci jumlah kapal yang dideteksi beraktivitas di ZEE

"Posisi dan tindakan Malaysia yang konsisten didasarkan pada hukum internasional, dalam membela kedaulatan dan hak berdaulat kami di perairan kami," kata pernyataan itu.

“Malaysia juga telah memprotes gangguan sebelumnya oleh kapal asing lainnya di perairan kami,” terang instansi tersebut.

Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Brunei mengklaim sebagian wilayah Laut China Selatan di lepas pantai mereka.

Sementara China, mengklaim hampir semua wilayah Laut China Selatan adalah miliknya, mengacu pada sembilan garis putus-putus yang diputuskan pengadilan internasional tanpa dasar pada 2016.

Baca juga: China Buat Aturan Sendiri di Laut China Selatan, Kapal Masuk Harus Lapor

Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah meningkatkan aktivitasnya di Laut China Selatan, membangun pulau-pulau buatan, mendirikan sejumlah pos militer terdepan, dan mengerahkan armada kapal dari milisi maritimnya,

Pada 2020, Malaysia dan China terlibat dalam sengket selama berbulan-bulan terkait laut lepas Sarawak, di mana Petronas, perusahaan minyak nasional Malaysia, sedang mengeksplorasi minyak dan gas.

China saat itu mengirimkan kapal survei ke daerah itu, sehingga memicu ketegangan dengan Malaysia.

Menurut Inisiatif Transparansi Maritim Asia, China memiliki 27 pos terdepan di Laut China Selatan dan juga mengendalikan Scarborough Shoal, yang direbutnya dari Filipina pada 2012.

Baca juga: Wapres AS: China Gunakan Intimidasi untuk Klaim Laut China Selatan