Korea Utara Klaim Luncurkan Rudal Hipersonik, Teknologi Militer Mereka Makin Maju

PYONGYANG, KOMPAS.com - Korea Utara mengeklaim sukses mengembangkan rudal hipersonik setelah meluncurkannya pada Selasa (28/9/2021).

Jika klaim itu benar, maka negara penganut ideologi Juche itu kembali membuat gebrakan dalam teknologi militer mereka.

Sebelumnya, dua tetangga Utara, Korea Selatan dan Jepang mendeteksi Pyongyang menembakkan rudal balistik ke laut.

Baca juga: Korea Utara Uji Coba Rudal Hipersonik, Negosiasi Makin Sulit Tercapai

Rudal hipersonik dirancang untuk terbang di lintasan terbang rendah, tapi bisa melesat hingga lima kali kecepatan suara.

Keberadaan senjata hipersonik selama ini menjadi isu yang begitu panas antara Amerika Serikat(AS), China, dan Rusia.

Tetapi Korea Utara kini berkoar berhasil mengembangkannya. Bahkan, senjata tersebut didesain mampu membawa hulu ledak nuklir.

Kantor berita pemerintah KCNA melaporkan, misil itu sesuai dengan syarat teknis yang diajukan para peneliti pertahanan.

Termasuk di antaranya stabilitas saat diluncurkan, kemampuan bermanuver, dan karakteristik peluncuran.

Wahana peluncur hipersonik, yang disokong tenaga roket, merupakan aset militer terbaru yang diinginkan Kim Jong Un saat pertemuan partai Januari lalu.

Baca juga: AS Uji Rudal Hipersonik, Melesat 5 Kali Kecepatan Suara

Dalam rapat tersebut, Kim juga menghendaki Utara mengembangkan rudal balistik antar-benua jarak jauh, kapal selam nuklir, maupun persenjataan taktis lainnya.

KCNA dilansir Sky News Rabu (29/9/2021) melaporkan, tes pada Selasa membuktikan stabilitas "ampul bahan bakar".

Singkatnya, Korea Utara mengembangkan teknologi pengisian bahan bakar propelan cair, yang tetap siap digunakan bahkan setelah bertahun-tahun.

Tes ini terjadi sepekan setelah adik Kim Jong Un, Kim Yo Jong, meminta supaya AS dan Korea Selatan menghentikan permusuhan dengan mereka.

Baca juga: Rusia Uji Coba S-500 Prometheus, Diklaim Bisa Rontokkan Rudal Hipersonik

Kim adik menyatakan, mereka akan mempertimbangkan dialog dan negosiasi jika keduanya menanggalkan kebijakan yang dianggap standar ganda.

Dia merespons ucapan Presiden Selatan Moon Jae-in di Sidang Umum PBB, yang menyerukan perlunya mengakhiri Perang Korea.

Secara teknis, dua Korea masih berperang karena konflik pada 195-1953 tersebut berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai.