Ditinggal Perancis, Mali Minta Bantuan Perusahaan Militer Swasta Rusia

NEW YORK, KOMPAS.com – Mali meminta bantuan sebuah perusahaan militer swasta Rusia untuk memerangi milisi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov di markas PBB di New York, AS, pada Sabtu (25/9/2021).

Beberapa sumber mengatakan kepada Reuters, junta militer Mali hampir mencapai kesepakatan dengan perusahaan militer swasta asal Rusia, Grup Wagner.

Baca juga: Mansa Musa I dari Kekaisaran Mali, Kaisar Terkaya dalam Sejarah Peradaban Manusia

Kabar tersebut muncul ketika Perancis telah menutup beberapa pangkalan militernya dan mengurangi jumlah pasukannya di Mali.

"Mereka memerangi terorisme dan mereka telah beralih ke perusahaan militer swasta dari Rusia. Sehubungan dengan fakta bahwa, seperti yang saya pahami, Perancis ingin secara signifikan menarik komponen militernya yang ada di sana," kata Lavrov.

Kementerian Pertahanan Perancis menolak berkomentar mengenai kabar tersebut.

Perdana Menteri Mali Choguel Maiga mengatakan dalam Sidang Umum PBB pada Sabtu bahwa negaranya merasa ditinggalkan oleh langkah Prancis.

Baca juga: Tersangka Upaya Pembunuhan Presiden Interim Mali Meninggal dalam Tahanan

Dia juga mengisyaratkan bahwa negaranya mencari bantuan militer lainnya untuk mengisi kesenjangan yang disebabkan oleh penarikan operasi Barkhane dari Perancis di utara Mali.

“Itu membuat kami mengeksplorasi jalur dan sarana untuk lebih memastikan keamanan kami secara mandiri, atau dengan mitra lain,” tutur Maiga.

Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan pada Jumat (24/9/2021) bahwa dia sempat bertemu dengan Lavrov dan Menteri Luar Negeri Mali.

Dalam pertemuan itu, dia menuturkan bahwa potensi penerjunan Grup Wagner di Mali akan menjadi "garis merah" untuk Uni Eropa.

Baca juga: Presiden Interim Mali Nyaris Ditusuk Saat Shalat Idul Adha

“Dan itu akan segera konsekuensi pada kerja sama kita,” ujar borell.

Para menteri luar negeri Uni Eropa membahas masalah ini dalam pertemuan tertutup di sela-sela Sidang Umum PBB di New York.

Lavrov menegaskan bahwa pemerintah Rusia tidak ada hubungannya dengan kesepakatan antara perusahaan militer swasta tersebut dan Mali.

Di sisi lain, junta militer Mali mengatakan, pihaknya akan mengawasi transisi negara menuju demokrasi menjelang pemilihan umum pada Februari 2022.

Baca juga: Bom Mobil Meledak di Mali, 15 Pasukan Penjaga Perdamaian PBB Terluka