Soal Taliban, Rusia Mengaku Sepakat dengan AS, China, dan Pakistan

NEW YORK, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS), China, Rusia, dan Pakistan bekerja sama untuk memastikan penguasa baru Taliban Afghanistan menepati janji mereka.

Kesamaan pandangan itu terutamanya terkait pembentukan pemerintahan yang benar-benar representatif dan mencegah penyebaran ekstremisme, kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Sabtu (25/9/2021) pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB melansir AP.

Baca juga: Kasus Pembunuhan Mantan Agen KGB Alexander Litvinenko, Rusia Diminta Tanggung Jawab

Lavrov mengatakan pemerintah sementara yang diumumkan oleh Taliban, tidak mencerminkan seluruh masyarakat Afghanistan, kekuatan etnis-agama dan politik yang ada di negara itu.

“Jadi kami menjalin kontak, mereka (Taliban) sedang berlangsung (pembentukan pemerintahan inklusif Afghanistan)," ujarnya.

Taliban menjanjikan pemerintah yang inklusif, bentuk pemerintahan Islam yang lebih moderat daripada saat mereka terakhir memerintah negara itu dari 1996 hingga 2001, termasuk menjamin hak-hak perempuan.

Kelompok itu juga menjanjikan adanya stabilitas setelah 20 tahun perang, dan menghentikan gerilyawan menggunakan wilayah mereka untuk melancarkan serangan.

Tetapi langkah-langkah baru-baru ini menunjukkan bahwa mereka mungkin kembali ke kebijakan yang lebih represif, terutama terhadap perempuan dan anak perempuan.

"Yang paling penting ... adalah untuk memastikan bahwa janji-janji yang telah mereka nyatakan secara terbuka ditepati," kata Lavrov. “Dan bagi kami, itu adalah prioritas utama.”

Baca juga: Sosok Alexander Karelin, Pegulat Gila Rusia yang Mampu Angkat Kulkas

Pada konferensi pers yang lebih luas sebelum menyampaikan pidato Rusia pada pertemuan tingkat tinggi Majelis Umum PBB, Lavrov membahas berbagai masalah mulai dari upaya membuat AS bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran hingga isu tentara bayaran Rusia di Mali.

AS mendesak Iran melanjutkan negosiasi nuklir, tetapi Lavrov mengatakan Presiden Donald Trump saat itu yang menarik AS keluar dari perjanjian nuklir.

Jadi menurutnya, untuk menyatakan bahwa “waktu hampir habis (kesepakatan), siapa pun dapat mengatakan ini — tetapi bukan Washington.”

Menurutnya, Rusia ingin melihat dimulainya kembali negosiasi untuk mengembalikan kesepakatan awal sesegera mungkin.

Tetapi para pemimpin pemerintahan baru Iran “mengatakan mereka membutuhkan setidaknya beberapa minggu, dan mudah-mudahan tidak lebih, untuk mengumpulkan tim perunding karena mereka memiliki beberapa perubahan staf,” katanya.

Baca juga: Pelaku Penembakan Kampus Rusia yang Tewaskan 6 Orang Bermimpi Bunuh Banyak Orang

Lavrov juga membela keputusan pemerintah transisi di Mali untuk menyewa sebuah perusahaan militer swasta Rusia untuk membantu memerangi teroris. Menurutnya, mereka memiliki hak "sah" untuk melakukannya dan pemerintah Rusia tidak terlibat.

Perancis mengumumkan akan mengurangi kekuatannya untuk memerangi ekstremis di Mali dan kawasan itu, kata Lavrov.

Dan dalam teguran keras atas kinerja mereka, Lavrov berpendapat bahwa pasukan Perancis “seharusnya memerangi teroris yang membangun kehadirannya di Kidal (di Mali utara), tetapi mereka tidak berhasil melakukannya. Dan teroris terus berkuasa di daerah itu.”

Baca juga: Penembakan di Kampus Rusia, Mahasiswa Bersenjata Tewaskan 8 Orang