Partai Putin Klaim Raih Suara Mayoritas 2/3 di Pemilu Parlemen Rusia

Kompas.com - 20/09/2021, 15:26 WIB
Presiden Vladimir Putin berpidato kepada para pendukungnya dalam kampanye dan konser memperingatik ulang tahun keempat aneksasi Crimea di Lapangan Manezhnaya, Moskwa pada Minggu (18/3/2018). Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Presiden Vladimir Putin berpidato kepada para pendukungnya dalam kampanye dan konser memperingatik ulang tahun keempat aneksasi Crimea di Lapangan Manezhnaya, Moskwa pada Minggu (18/3/2018).

MOSKWA, KOMPAS.com - Partai yang dipimpin Presiden Rusia Vladimir Putin, United Russia, mengeklaim meraih suara mayoritas 2/3 di pemilu parlemen.

Sekretaris dewan umum partai Andrei Turchak mengatakan, mereka mengamankan 120 nama yang sudah diajukan.

Kemudian mereka juga mendapatkan 195 kursi berdasarkan mandat tunggal. Totalnya, United Rusia mengamankan 315 dari 450 keseluruhan anggota parlemen (Duma).

Baca juga: Bagi AS, Rusia Ternyata Lebih Berbahaya daripada China

Turchak mengeklaim, partai mereka memeroleh kemenangan meyakinkan, dan mengaku tidak menemukan kecurangan selama pemungutan suara.

Dilansir AFP Senin (20/9/2021), Turchak juga menuturkan mereka juga meraih kemenangan di 39 pemilihan region.

Dilaporkan Sky News, pemilu tersebut diwarnai kabar kecurangan seperti pengisian surat suara ilegal, keamanan yang tak memadai, hingga tekanan ke pemantau pemilu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, pemilihan ini dihelat setelah oposisi utama Putin, Alexei Navalny, dipenjara dan dilarang berpartisipasi.

Sorotan mengenai hidup layak dan tuduhan korupsi dari Navalny sedikit banyak memengaruhi perolehan suara partai penguasa.

Meski begitu, Putin tetap populer bagi publik "Negeri Beruang Merah" karena konsistensinya melawan negara Barat.

Anatoly, pensiunan yang tinggal di Moskwa kepada Reuters menuturkan dia memilih United Russia karena terus memertahankan pengaruh negara di dunia.

Dikutip BBC, dia mengatakan negara seperti AS dan Inggris akan menghormati mereka, seperti era Uni Soviet periode 1960 sampai 1970-an.

"Negara-negara berbahasa Anglo-Saxon tersebut tentunya hanya paham yang manjur adalah bahasa kekerasan," koarnya.

Tapi Irina, penata rambut yang tinggal di ibu kota tidak terlalu peduli dengan pemilu. "Semua sudah diatur sebenarnya," ujar dia.

Baca juga: Rusia: India Berminat Borong Sistem Pertahanan S-500

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Video Pilihan

komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.