Israel Akan Bantu Bangun Gaza, jika Hamas Mau Damai

GAZA, KOMPAS.com - Di tengah eskalasi kekerasan, Israel mengumumkan niat membantu memperbaiki kondisi hidup di Jalur Gaza lewat pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Rencana ini bergantung pada kepatuhan Hamas.

Menteri Luar Negeri, Yair Lapid, mengajukan proposal tersebut demi "menyudahi lingkaran kekerasan tanpa akhir, di Jalur Gaza” ketika militer Israel masih beradu tembakan roket dan rudal dengan Hamas di sepanjang akhir pekan kemarin.

Rencana itu melibatkan pembangunan infrastruktur dan layanan publik, serta jaringan keamanan sosial bagi warga Palestina di Gaza.

Baca juga: 4 Tantangan dalam Rekonstruksi Gaza dari Birokrasi hingga Perselisihan Hamas-Fatah

Lapid mengaku ingin membuktikan kepada penduduk di Gaza, bahwa strategi kekerasan oleh Hamas bertanggungjawab atas kondisi hidup penuh "kemiskinan, kelangkaan, kekerasan dan angka pengangguran yang tinggi, tanpa harapan,” kata dia, Minggu (12/9/2021).

Namun begitu dia memastikan tidak akan bernegosiasi secara langsung dengan Hamas. "Israel tidak berunding dengan organisasi teror yang ingin memusnahkan kami.”

Lapid akan mengambilalih jabatan perdana menteri dalam dua tahun ke depan sebagai bagian dari perjanjian rotasi dengan rekan koalisinya, Naftali Bennett.

Kebijakan koalisi lintas ideologi yang ditopang delapan partai politik, termasuk partai Arab, diyakini menjauh dari haluan bekas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

DW INDONESIA Peta Jalur Gaza dan pintu perbatasan dengan Israel.

"Sistem kelistrikan harus diperbaiki, saluran gas akan diperluas, instalasi penyulingan air asin akan dibangun, dan perbaikan signifikan terhadap sistem jaminan kesehatan, serta pembangunan ulang perumahan dan infrastruktur transportasi juga akan dikerjakan,” janjinya.

Baca juga: New York Times Pajang Foto Anak Korban Konflik Gaza di Halaman Utama

Diplomasi damai oleh Mesir

Jika fase pertama telah rampung, Gaza akan mengalami pembangunan pulau buatan di lepas pantainya sebagai lokasi pelabuhan peti kemas, serta sambungan transportasi langsung ke Tepi Barat Yordan.

"Sebagai gantiya, Hamas harus berkomitmen untuk tidak menggangu Israel dalam jangka panjang,” imbuh Lapid, yang menegaskan peran sentral dunia internasional dalam rencananya itu.

"Hal ini tidak akan berhasil tanpa dukungan Mesir, dan kemampuan mereka untuk berdialog dengan semua pihak yang terlibat.”

Kairo sibuk terlibat mendamaikan Gaza sejak putaran pertama konflik, Mei silam. Belum lama ini, Presiden Abdel Fattah El Sisi menjamu Raja Yordania, Abdullah II, dan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, untuk berunding di Kairo.

Saat ini pun, Perdana Menteri Bennett sedang melawat ke Kairo untuk bertemu El Sisi. Kunjungan kepala pemerintahan Israel pertama ke Mesir sejak satu dekade itu dikabarkan mengagendakan isu Palestina dan hubungan bilateral antara kedua negara.

Baca juga: PM Israel Temui Presiden Mesir, Kunjungan Pertama dalam 10 Tahun Lebih

Gencatan senjata yang dimediasi Mesir antara Israel dan Hamas, pupus sejak beberapa pekan terakhir. Hanya beberapa jam setelah pidato Lapid di Herzliya, kelompok militan itu meluncurkan roket ke kawasan selatan Israel, klaim militer di Yerusalem.

Serangan itu dijawab dengan serangan udara terhadap empat kompleks Hamas dan sebuah terowongan di Gaza.

Israel mengklaim rencana damai di Gaza sudah dibahas dengan "mitra-mitra kami di dunia Arab,” serta Amerika Serikat, Rusia dan Uni Eropa. "Jika rencana ini mendapat dukungan luas, saya akan usulkan agar diumumkan sebagai kebijakan resmi pemerintah,” kata Lapid.

Tapi semua itu bergantung kepada kepatuhan Hamas untuk tidak menyerang Israel. "Setiap bentuk pelanggaran oleh Hamas akan menghentikan proses pembangunan,” ancamnya.

Baca juga: Siapa Hamas dan Mengapa Menyerang Israel?