Kompas.com - 10/09/2021, 07:47 WIB
Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengumumkan Mullah Mohammad Hassan Akhund sebagai pemimpin kabinet pemerintahan baru Afghanistan di bawah rezim Taliban dalam konferensi pers yang digelar di Kabul, Selasa (7/9/2021). AFP/GETTY IMAGES/AMIR QURESHI via DW INDONESIAJuru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, mengumumkan Mullah Mohammad Hassan Akhund sebagai pemimpin kabinet pemerintahan baru Afghanistan di bawah rezim Taliban dalam konferensi pers yang digelar di Kabul, Selasa (7/9/2021).

KABUL, KOMPAS.com - Taliban telah mengeluarkan sejumlah nama yang akan mengisi posisi jabatan tertinggi dalam pemerintahan baru di Afghanistan.

Meski begitu, nama-nama yang diumumkan untuk memimpin negara baru yang disebut Taliban sebagai Emirat Islam Afghanistan itu menuai kontroversi masyarakat dunia.

Pasalnya, terdapat sejumlah nama veteran Taliban yang masuk daftar hitam PBB. Salah satunya adalah Mullah Mohammad Hassan Akhund, yang kini ditunjuk sebagai Perdana Menteri.

Baca juga: Sosok Mullah Hasan Akhund, Pemimpin Sementara Afghanistan Era Taliban

Hassan sebelumnya menjabat sebagai menteri senior ketika rezim Taliban menguasai Afghanistan di tahun 1990 dengan brutal dan represif.

Selain itu, Taliban tidak menunjukan adanya itikad untuk mewujudkan janjinya membentuk pemerintahan yang inklusif dan mewakili setiap etnis di negara tersebut.

Posisi-posisi tertinggi kini diisi oleh para tokoh kunci Taliban dan jaringan Haqqani — divisi Taliban yang dikenal kerap melancarkan serangan mematikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tidak satu pun dari nama-nama yang ditunjuk untuk memimpin pemerintahan baru itu adalah perempuan.

"Kami akan coba untuk memilih pejabat dari wilayah lain,” sebut juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid, setelah pengumuman nama-nama petinggi pemerintahan dalam konferensi pers yang digelar di Kabul, Selasa (7/9/2021). Zabiullah berdalih, struktur pemerintahan yang baru diumumkan ini masih bersifat interim.

Baca juga: Taliban Segera Umumkan Pemerintahan Baru Afghanistan, Tanpa Perempuan

Pertemuan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Llyod Austin, dengan Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Deputi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Qatar Dr Khalid bin Mohammed Al Attiyah, di Doha, Qatar (7/9/2021).REUTERS/OLIVIER DOULIERY via DW INDONESIA Pertemuan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Pertahanan AS Llyod Austin, dengan Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Deputi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Qatar Dr Khalid bin Mohammed Al Attiyah, di Doha, Qatar (7/9/2021).
Menilai aksi, bukan kata-kata

Struktur pemerintahan Taliban yang baru diumumkan diakui pemerintah Amerika Serikat (AS) cukup mengkhawatirkan. Namun, AS menyatakan hanya akan memberi penilaian dari tindakan yang akan dilakukan, termasuk membiarkan warga Afghanistan pergi dengan bebas.

"Kami melihat daftar nama yang diumumkan secara ekslusif berisikan anggota Taliban atau rekan terdekat dan tidak ada satu pun perempuan."

Halaman:

Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Video Pilihan

komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.