BANDAR SERI BEGAWAN, KOMPAS.com - Utusan khusus ASEAN untuk Myanmar masih bernegosiasi dengan militer Myanmar mengenai persyaratan kunjungan dan telah mencari akses ke Aung San Suu Kyi.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berusaha mengakhiri kekerasan di Myanmar, dan membuka dialog antara penguasa militer dan lawan-lawan mereka setelah penggulingan Suu Kyi pada Februari.
Baca juga: Korban Tewas akibat Kudeta Militer Myanmar Capai 1.000 Jiwa
ASEAN menugaskan Erywan Yusof, Menteri Luar Negeri kedua Brunei, untuk memimpin upaya ini bulan lalu.
"Ada kebutuhan mendesak untuk pergi ke Myanmar sekarang. Tapi saya pikir sebelum semua itu, saya perlu memiliki jaminan," kata Erywan kepada Reuters pada Sabtu (4/9/2021).
"Saya harus dapat memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang harus saya lakukan, apa yang akan mereka izinkan untuk saya lakukan ketika saya berkunjung."
Erywan ingin berkunjung sebelum akhir Oktober ketika para pemimpin blok regional Asia Tenggara itu akan bertemu, tetapi menurutnya hingga kini belum ada tanggal final.
"Mereka belum mengajukan syarat (militer Myanmar) tetapi mereka belum jelas tentang itu," katanya.
Baca juga: Lari dari Kejaran Junta Militer Myanmar, Dua Orang Tewas Lompat dari Gedung
Menurut Erywan, permintaan untuk mencari akses ke Suu Kyi telah diajukan ke Dewan Administrasi Negara, yang diketuai oleh pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing.
Tetapi akses ke pemimpin yang digulingkan (Aung San Suu Kyi) bukanlah persyaratan di bawah konsensus lima poin yang dicapai oleh ASEAN pada April, tambahnya.
Konsensus tersebut menyasar diakhirinya kekerasan dan dimulainya pembicaraan damai di antara semua pihak.
"Itulah yang saya katakan kepada pihak berwenang saat ini di Myanmar, saya perlu berbicara dengan semua pihak terkait dan itu masih dalam negosiasi," ujarnya.
Seorang juru bicara militer Myanmar tidak segera tersedia untuk dimintai komentar.
Baca juga: Myanmar Bantah Tuduhan Persekongkolan yang Berencana Bunuh Utusan PBB
Erywan mengatakan konsultasinya dengan junta dan pihak lain di lapangan "berkembang cukup baik".
Dia sedang mencari orang untuk membentuk tim penasihat yang akan mendukung perannya sebagai utusan khusus untuk Myanmar dari ASEAN.
Tim tersebut kata dia, dapat mencakup tetangga Myanmar, termasuk India dan Bangladesh.
Ketika mengambil alih kekuasaan, militer Myanmar menuduh penyimpangan dalam pemilihan pada November 2020, yang disapu oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpin Suu Kyi.
Komisi pemilihan dan pemantau internasional saat itu mengatakan tuduhan militer Myanmar itu salah.
Namun pihak berwenang militer mengatakan perebutan kekuasaan mereka tidak boleh disebut kudeta Myanmar karena itu sejalan dengan konstitusi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.