Resolusi Dewan Keamanan PBB Soal Afghanistan, China dan Rusia Abstain

JENEWA, KOMPAS.com - Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi Senin (30/8/2021) yang mengharuskan Taliban menghormati komitmen mereka untuk membiarkan orang bebas meninggalkan Afghanistan, tetapi tindakan itu tidak menyebutkan "zona aman" seperti yang disebutkan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron.

Resolusi, yang dirancang oleh Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, disahkan dengan 13 suara setuju dan tidak ada keberatan. Sementara China dan Rusia memilih abstain.

Baca juga: Bukan Taliban, Warga Afghanistan Ternyata Lebih Takut akan Masalah Ini Setelah Pasukan Barat Pergi

Resolusi itu mengatakan Dewan Keamanan PBB mengharapkan Taliban untuk mengizinkan "keberangkatan yang aman, terjamin, dan tertib dari Afghanistan bagi warga Afghanistan dan semua warga negara asing."

Ini mengacu pada pernyataan 27 Agustus oleh Taliban, ketika kelompok milisi itu mengatakan warga Afghanistan akan dapat melakukan perjalanan ke luar negeri, dan meninggalkan Afghanistan kapan saja mereka mau, termasuk melalui penyeberangan perbatasan, baik udara maupun darat.

Dewan Keamanan PBB "berharap Taliban akan mematuhi ini dan semua komitmen lainnya," kata resolusi itu melansir AFP.

Macron sebelumnya memunculkan harapan akan adanya proposal yang lebih konkret, dalam komentar yang diterbitkan di mingguan Journal du Dimanche selama akhir pekan.

Dia mengatakan Paris dan London akan mempresentasikan rancangan resolusi yang "bertujuan untuk mendefinisikan, di bawah kendali PBB, sebuah “zona aman” di Kabul, yang akan memungkinkan operasi kemanusiaan berlanjut.

"Saya sangat berharap ini akan berhasil. Saya tidak melihat siapa yang akan menentang membuat proyek-proyek kemanusiaan aman," ujar Presiden Perancis.

Baca juga: Taliban Izinkan Perempuan Afghanistan Lanjutkan Pendidikan, tetapi...

Tetapi resolusi PBB jauh dari ambisius. Tidak jelas apakah resolusi lain yang mengusulkan "zona aman" akan diedarkan nanti.

"Resolusi ini bukan aspek operasional. Ini lebih pada prinsip, pesan politik utama dan peringatan," kata seorang diplomat PBB kepada wartawan.

Richard Gowan, pakar PBB di International Crisis Group, mengatakan resolusi itu "setidaknya mengirim sinyal politik kepada Taliban, tentang perlunya menjaga bandara tetap terbuka dan membantu PBB memberikan bantuan".

Tetapi, dia pun mengakui "teks (resolusi) yang cukup tipis."

"Macron bersalah karena menjual gagasan zona aman di bandara Kabul akhir pekan ini, atau setidaknya tidak berkomunikasi dengan sangat jelas," katanya kepada AFP.

Terlepas dari kritik tersebut, kementerian luar negeri Perancis mengatakan bahwa Paris menyambut baik adopsi resolusi tersebut.

“Kami mendapatkan apa yang kami minta, yaitu bandara menjadi tempat yang aman bagi mereka yang ingin meninggalkan Kabul."