Biden Bekukan Miliaran Dollar Cadangan Mata Uang dan Aset Afghanistan Setelah Taliban Berkuasa

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah membekukan miliaran dollar dalam cadangan mata uang Afghanistan dan aset lainnya yang disimpan di rekening bank AS, menyusul penaklukan kembali pemerintah negara itu oleh Taliban.

Pembekuan itu sudah dilakukan sejak Minggu (15/8/2021) setelah diskusi antara Menteri Keuangan Janet Yellen dan pejabat lain di Departemen Keuangan dan Luar Negeri AS, menurut The Washington Post pada Rabu (18/8/2021).

Baca juga: UEA Konfirmasi Presiden Afghanistan Ada di Negaranya

Saat diskusi itu berlangsung, Taliban menyerbu ke Kabul dan menyelesaikan 96 jam operasi di seluruh Afghanistan, yang memberikan pukulan mematikan bagi pemerintah Presiden Ashraf Ghani yang didukung Barat.

Bank sentral Afghanistan memiliki aset cadangan senilai 9,4 miliar dollar AS (Rp 135 triliun), kurang sedikit dari setengah produk domestik bruto negara itu pada 2019.

Sebagian besar uang itu disimpan di luar perbatasan Afghanistan, meskipun tidak jelas berapa banyak di Amerika Serikat AS, kata surat kabar itu, mengutip Dana Moneter Internasional.

Keputusan untuk membekukan aset kemungkinan akan menekan ekonomi Afghanistan yang sudah rapuh.

Sementara bagi AS, kondisi itu dapat meningkatkan kebutuhan bantuan kemanusiaan kepada populasi yang sekali lagi berada di bawah kuk Taliban.

Pada Juni, Departemen Luar Negeri AS mengumumkan lebih dari 266 juta dollar AS (Rp 3,8 triliun) bantuan kemanusiaan ke Afghanistan, sehingga total sejak 2002 menjadi 3,9 miliar (Rp 56,1 triliun).

Baca juga: Jenderal Top AS Kaget Afghanistan Runtuh dalam 11 Hari

Presiden Biden berjanji pada Senin (16/8/2021) bahwa AS “akan terus mendukung rakyat Afghanistan” dan “memimpin dengan diplomasi kami, pengaruh internasional kami, dan bantuan kemanusiaan kami.”

Pada Selasa (17/8/2021), Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengisyaratkan kepada wartawan bahwa AS dapat menggunakan sanksi ke Taliban, untuk memaksa mereka menjauh dari beberapa kebijakan yang lebih menindas ketika pertama kali memerintah Afghanistan.

Sanksi ekonomi AS saat ini melarang warga AS terlibat dalam “transaksi atau kesepakatan apa pun” dengan Taliban.

“Alasan saya tidak ingin membahasnya secara mendetail (sanksi) adalah, saya ingin tim kami dapat berkomunikasi langsung dengan Taliban tentang biaya dan disinsentif untuk jenis tindakan tertentu dan apa harapan kami,” kata Sullivan melansir New York Post.

“Itu adalah percakapan yang akan kami lakukan, dan saya pikir banyak negara lain, termasuk sekutu dan mitra yang berpikiran sama, akan melakukan itu juga.”

Dengan cadangan mata uang di luar jangkauan mereka, Taliban kemungkinan akan menggunakan metode penggalangan uang yang mereka gunakan ketika berkuasa dari 1996 hingga 2001. Itu diantaranya melalui perpajakan atas perdagangan opium dan heroin, serta penambangan ilegal.

Ada juga kemungkinan bahwa perusahaan China atau Rusia dapat menjangkau untuk mengukur minat rezim dalam konsesi pengembangan mineral atau bahan bakar.

Baca juga: Jangan Tinggalkan Masyarakat Afghanistan Sendirian, Permohonan Warga dari Kamp Migran