Hamid Awaludin

Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Duta Besar Indonesia untuk Rusia dan Belarusia.

Taliban Harus Belajar dari Mujahidin dan Dirinya Sendiri

Kompas.com - 18/08/2021, 18:42 WIB
Pasukan Taliban menduduki istana presiden Afghanistan di Kabul yang telah ditinggalkan Ashraf Ghani, Minggu (15/8/2021). AP PHOTO/ZABI KARIMIPasukan Taliban menduduki istana presiden Afghanistan di Kabul yang telah ditinggalkan Ashraf Ghani, Minggu (15/8/2021).

Sekitar empat pekan lalu, saya mendapat telepon dari Qatar, tempat kantor perwakilan politik gerakan bersenjata Taliban. Isinya, para pemimpin Taliban ingin bertemu Jusuf Kalla (JK) dan saya, sesegera mungkin.

Saya lapor ke JK.
Ok, katanya meyakinkan. Kebetulan memang, ada rencana ke Eidenberg akhir September untuk menghadiri seminar tentang Afghanistan. Dari sana, kami rencanakan ke Qatar.

Dinamika politik berlangsung cepat. Pertemuan tersebut tidak terjadi. Taliban kini memenangi pertarungannya dengan Amerika Serikat dan pemerintah Afghanistan.

Belakangan saya tahu, keinginan Taliban untuk bertemu JK dan saya, motifnya tunggal. Para pemimpin Taliban menginginkan kami menjembatani dirinya dengan pemerintah Afghanistan yang dipimpin oleh Ashraf Gani. Maklum, hubungan keduanya kian meruncing.

Taliban hendak menyampaikan pesan ke kami untuk meyakinkan Ashraf Gani bahwa sebentar lagi Taliban akan memenangkan pertarungan. Ada baiknya pemerintah Afghanistan bersiap menerima realitas itu, dan mencoba tidak stagnan dalam posisi pada negosiasi damai yang sedang berlangsung.

Empat hari sebelum Kabul, ibu kota Afganistan, jatuh ke tangan Taliban, wakil pemerintah Afghanistan, juga datang menemui JK. Tujuannya satu, JK diminta untuk sesegera mungkin bergerak menjadi jembatan antara pemerintah Afganistan dan Taliban.

JK selalu siap, namun terkendala oleh pandemi Covid yang mengekang dinamika pergerakan badan. Di saat yang berbarengan, roda politik tetap berputar kencang. Tidak bisa dihentikan karena Amerika Serikat juga sudah mengeras untuk hengkang dari Afganistan.

Ihwal pengakuan

Sekarang, secara de facto, Taliban berkuasa lagi di Afghanistan. Pemerintah Kanada menolak mengakui pemerintahan Taliban. Negara lain ada yang diam, ada juga yang mengakuinya.

Dari perspektif hukum internasional, kita seyogyanya membedakan antara pengakuan kepada negara Afghanistan dengan pengakuan terhadap pemerintahan Afghanistan. Dalam praktik hukum dan hubungan internasional, pengakuan terhadap negara hanya sekali diberikan, tidak boleh dicabut.

Pengakuan terhadap pemerintah, bisa berkali-kali diberikan atau pun dicabut. Persyaratan yuridis untuk mengakui keberadaan sebuah negara, sangat berat, sebagaimana yang dirumuskan dalam Konvensi Monteviedo: harus ada wilayah, penduduk, pemerintahan yang efektif, dan pengakuan dari negara lain.

Halaman:

Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tsunami Tonga: Internet dan Telepon Mati, 105.000 Warga Tak Bisa Dihubungi

Tsunami Tonga: Internet dan Telepon Mati, 105.000 Warga Tak Bisa Dihubungi

Global
Jepang Majukan Waktu Pemberian Vaksin Booster Covid-19 hingga 2 Bulan

Jepang Majukan Waktu Pemberian Vaksin Booster Covid-19 hingga 2 Bulan

Global
Seorang Pria Tiba-tiba Dorong Wanita ke Rel Saat Kereta Datang, Beruntung Korban Selamat

Seorang Pria Tiba-tiba Dorong Wanita ke Rel Saat Kereta Datang, Beruntung Korban Selamat

Global
Pangeran Andrew Menangis Usai Ratu Elizabeth II Copot Gelar Militernya karena Skandal Pelecehan

Pangeran Andrew Menangis Usai Ratu Elizabeth II Copot Gelar Militernya karena Skandal Pelecehan

Global
UU Sertifikat Vaksin Disetujui, Tanpa Inokulasi Warga Tak Bisa Pergi Sembarangan di Perancis

UU Sertifikat Vaksin Disetujui, Tanpa Inokulasi Warga Tak Bisa Pergi Sembarangan di Perancis

Global
Bagaimana Kondisi Covid-19 di Tonga? Negara Kecil di Pasifik yang Baru Diterjang Tsunami

Bagaimana Kondisi Covid-19 di Tonga? Negara Kecil di Pasifik yang Baru Diterjang Tsunami

Global
Muslim di Sri Lanka Dihantui Diskriminasi dan Kekerasan, Dijadikan Musuh Baru Pasca-perang

Muslim di Sri Lanka Dihantui Diskriminasi dan Kekerasan, Dijadikan Musuh Baru Pasca-perang

Global
COVAX Kirim 1 Miliar Vaksin Covid-19, Tapi Kesenjangan Masih Tinggi

COVAX Kirim 1 Miliar Vaksin Covid-19, Tapi Kesenjangan Masih Tinggi

Global
Jelang Olimpiade Beijing, Kasus Covid-19 China Melonjak Tertinggi sejak Maret 2020

Jelang Olimpiade Beijing, Kasus Covid-19 China Melonjak Tertinggi sejak Maret 2020

Global
Kunjungi Timur Tengah, Presiden Korea Selatan Banggakan Pengaruh K-pop

Kunjungi Timur Tengah, Presiden Korea Selatan Banggakan Pengaruh K-pop

Global
Korea Utara Luncurkan Rudal Lagi, Uji Coba yang Keempat dalam Sebulan

Korea Utara Luncurkan Rudal Lagi, Uji Coba yang Keempat dalam Sebulan

Global
Inggris, Wales, dan Irlandia Utara Catatkan 70.924 Kasus Covid-19 dalam 24 Jam

Inggris, Wales, dan Irlandia Utara Catatkan 70.924 Kasus Covid-19 dalam 24 Jam

Global
Korea Utara Akhirnya Buka Perbatasan Darat, Kereta Kargo Pertama Menyeberang ke China

Korea Utara Akhirnya Buka Perbatasan Darat, Kereta Kargo Pertama Menyeberang ke China

Global
Dampak Tsunami Tonga sampai Jepang, Amerika, hingga Peru

Dampak Tsunami Tonga sampai Jepang, Amerika, hingga Peru

Global
Novak Djokovic Mendarat di Dubai Usai Dideportasi Australia

Novak Djokovic Mendarat di Dubai Usai Dideportasi Australia

Global
komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.