Utusan Myanmar Peringatan PBB tentang Dugaan 'Pembantaian' oleh Junta Militer

NEW YORK, KOMPAS.com - Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang menolak meninggalkan jabatannya meskipun dipecat setelah kudeta Februari, telah memperingatkan badan dunia itu tentang "pembantaian yang dilaporkan" oleh junta militer.

Kyaw Moe Tun mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Selasa (3/8/2021) mengatakan 40 mayat telah ditemukan di kotapraja Kani pada Juli di daerah Sagaing di barat laut Myanmar.

Baca juga: Pasca-pertemuan di Jakarta, ASEAN Masih Belum Tunjuk Utusan Khusus untuk Myanmar

Junta telah membantah pembantaian itu, sementara AFP belum dapat memverifikasi laporan secara independen, karena jaringan seluler terputus di wilayah terpencil.

Perwakilan tersebut menulis bahwa tentara menyiksa dan membunuh 16 pria di sebuah desa di kotapraja sekitar 9 dan 10 Juli, setelah itu 10.000 penduduk meninggalkan daerah tersebut.

Dia mengatakan 13 mayat lagi ditemukan pada hari-hari setelah bentrokan antara pejuang lokal dan pasukan keamanan pada 26 Juli.

Kyaw Moe Tun menambahkan bahwa 11 pria lainnya, termasuk seorang anak laki-laki berusia 14 tahun, tewas dan dibakar di sebuah desa terpisah pada 28 Juli.

Dalam surat itu, duta besar Myanmar untuk PPB mengulangi seruannya untuk embargo senjata global pada junta yang berkuasa, dan "intervensi kemanusiaan mendesak" dari komunitas internasional.

"Kami tidak bisa membiarkan militer terus melakukan kekejaman seperti ini di Myanmar," kata Kyaw Moe Tun kepada AFP.

"Sudah saatnya PBB, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk mengambil tindakan."

Baca juga: ASEAN Akhirnya Tunjuk Utusan Khusus untuk Myanmar, Bertugas Akhiri Kekerasan di Sana

Myanmar berada dalam kekacauan sejak tentara menggulingkan kepemimpinan sipil pada 1 Februari. Militer Myanmar melancarkan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat yang telah menewaskan lebih dari 900 orang, menurut kelompok pemantau lokal.

Kyaw Moe Tun dengan penuh semangat menolak kudeta dan menepis klaim junta bahwa dia tidak lagi mewakili Myanmar. PBB masih menganggapnya sebagai utusan yang sah.

Perwakilan itu dipecat oleh junta pada Februari sehari setelah dia memberi hormat tiga jari di Majelis Umum PBB, menyusul pidato berapi-api yang menyerukan kembalinya pemerintahan sipil.

Gerakan "Hunger Games" digunakan secara luas oleh para demonstran pro-demokrasi.

Kyaw Moe Tun, yang telah berulang kali menyerukan intervensi internasional untuk membantu mengakhiri kerusuhan di Myanmar.

Dia mengatakan pada Rabu (4/8/2021) bahwa pihak berwenang AS telah meningkatkan keamanan untuknya setelah ancaman nyata dibuat terhadapnya.

"Ada laporan ancaman terhadap saya," katanya kepada AFP.

"Polisi dan otoritas keamanan di sini di New York sedang menanganinya (ancaman)," tambahnya, tanpa memberikan rincian tentang sifat ancaman itu.

Kepala junta militer Myanmar mengatakan pada Minggu (1/8/2021) pemilihan akan diadakan dan keadaan darurat dicabut pada Agustus 2023, yang artinya memperpanjang garis waktu satu tahun awal militer yang diumumkan beberapa hari setelah kudeta.

Baca juga: AS Tolak Rencana Pemilu yang Ditawarkan Junta Militer Myanmar