Pasca-pertemuan di Jakarta, ASEAN Masih Belum Tunjuk Utusan Khusus untuk Myanmar

JAKARTA, KOMPAS.com - Para menteri luar negeri dari anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berada di bawah tekanan agar segera menunjuk seorang utusan khusus untuk Myanmar minggu ini, setelah negosiasi berbulan-bulan gagal mencapai konsensus terkait kandidatnya.

Enam bulan setelah militer menggulingkan pemerintah Myanmar yang terpilih secara demokratis, para menteri luar negeri ASEAN bertemu Senin (2/8/2021).

Baca juga: Pemimpin Junta Militer Myanmar Ambil Alih Jabatan Perdana Menteri

Para diplomat mengatakan mereka berniat memutuskan utusan khusus yang ditugaskan untuk mengakhiri kekerasan dan mempromosikan dialog antara junta dan lawan-lawannya.

PBB, China dan Amerika Serikat, termasuk sebagai pihak yang menilai blok Asia Tenggara, yang 10 anggotanya termasuk Myanmar, sebagai yang terbaik untuk memimpin upaya diplomatik memulihkan stabilitas di Myanmar.

Negara Asia Tenggara itu telah tersiksa akibat tindakan keras mematikan terhadap protes, keruntuhan ekonomi dan eksodus pengungsi sejak kudeta militer Myanmar.

Belakangan, lonjakan infeksi virus corona mulai tampak ke permukaan. Sistem kesehatan Myanmar kewalahan, dan memperburuk krisis kemanusiaan dalam beberapa bulan terakhir.

Pencarian utusan khusus dimulai pada April, ketika para pemimpin ASEAN menghasilkan "konsensus lima poin" untuk mengatasi gejolak di Myanmar.

PBB dan AS sama-sama mendesak ASEAN untuk mempercepat penunjukan utusan khusus dalam beberapa pekan terakhir.

Baca juga: 6 Bulan Kudeta Militer Myanmar, Ini Perkembangan yang Terjadi

Pada Jumat malam (30/7/2021), Menteri Luar Negeri kedua Brunei, Erywan Yusof mengatakan berharap keputusan akhir akan dibuat pada Senin (2/8/2021). Brunei adalah ketua ASEAN tahun ini.

"Tanpa utusan yang memimpin, sangat sulit" untuk mengatasi situasi di Myanmar, katanya melansir Reuters.

ASEAN - yang anggotanya termasuk negara-negara demokrasi, negara komunis satu partai dan pemerintah otoriter - telah sangat terbagi terkait penunjukan utusan itu. Alhasil, blok ini akan membahas penunjukan lebih dari satu utusan untuk memecahkan kebuntuan.

Empat sumber diplomatik regional mengatakan Erywan lebih disukai menjadi utusan dan dibantu oleh "penasihat". Namun pertemuan pejabat senior ASEAN pada Kamis (29/7/2021), dilaporkan gagal mencapai kesepakatan.

Seperti halnya sembilan anggota ASEAN lainnya, rezim militer Myanmar harus menyetujui penunjukan tersebut, kata mereka.

"Myanmar siap bekerja sama ASEAN dalam kerangka ASEAN termasuk dialog dengan utusan khusus ASEAN di Myanmar," ujar pemimpin militer yang berkuasa di negara itu, Min Aung Hlaing, dalam konferensi pers Minggu (1/8/2021).

Baca juga: Nasib Pengungsi di Rakhine Myanmar di Tengah Pandemi Covid-19

Sementara itu, seorang juru bicara Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar yang menentang junta militer, Sasa, mengatakan utusan ASEAN itu harus "menempatkan rakyat Myanmar di depan dan di tengah".

"Apa pun yang dapat membantu meringankan penderitaan rakyat dipersilakan," katanya.

Erywan secara terbuka menegaskan bahwa dia adalah salah satu dari empat kandidat. Para diplomat mengatakan yang lainnya adalah wakil menteri luar negeri Thailand Weerasak Footrakul, mantan menteri luar negeri Indonesia Hassan Wirajuda, dan diplomat veteran Malaysia Razali Ismail.

ASEAN juga akan mengumumkan proposal untuk memberikan bantuan kepada Myanmar, termasuk dukungan untuk memerangi pandemi, kata para diplomat.

Baca juga: Cerita Diaspora Indonesia Selama Lockdown Gelombang Ketiga Covid-19 di Myanmar