27 Akun Email Jaksa AS Diretas, Berisi Informasi Penting

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Akun-akun email milik 27 jaksa tinggi Amerika Serikat (AS) termasuk yang diretas dalam serangan siber berskala besar yang terjadi tahun lalu.

Laporan tersebut disampaikan Kementerian Kehakiman AS sebagaimana dilansir BBC, Sabtu (31/7/2021).

Serangan siber tersebut menyerang pengguna perangkat lunak SolarWinds dan disebut sebagai spionase dunia maya terburuk dalam sejarah AS.

Baca juga: Biden Ancam Perang Betulan jika AS Terus Jadi Target Serangan Siber

“Negeri Paman Sam” berulangkali menuduh Rusia sebagai dalang di balik serangan siber tersebut.

Kini, laporan terbaru mengenai peretasan terhadap akun email milik 27 jaksa tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai bocornya informasi sensitif, termasuk nama-nama informan.

"Ini berpotensi sangat serius," kata Gil Soffer, mantan jaksa federal kepada BBC.

Dia mengatakan, akun email jaksa berisi informasi yang sangat sensitif, sangat rahasia, dan seringkali sangat rahasia.

Baca juga: Joe Biden Berencana Bertemu Sektor Swasta, Bahas Keamanan Siber

Jika para peretas mendapatkan identitas informan yang dirahasiakan, mereka dapat menggunakan informasi itu untuk membongkar penyamaran mereka.

Serang siber besar-besaran tersebut menyasar 18.000 jaringan komputer milik pemerintah dan swasta dan baru diumumkan pada Desember 2020.

Kementerian Kehakiman AS mengatakan, serangan siber tersebut terjadi pada awal Mei 2020, sekitar tujuh bulan sebelum pengumuman peretasan.

Selain itu, 80 persen dari akun email Microsoft yang digunakan oleh para karyawan di empat kantor jaksa New York, yang menangani sejumlah tuntutan penting, juga diretas.

"Ada penyelidikan yang sangat sensitif yang terjadi di dalam kantor-kantor itu," kata mantan jaksa federal Renato Mariotti.

Baca juga: Pejabat Polandia Kena Serangan Siber, Peretas Rusia Diduga Terlibat

Mariotti menambahkan, pihak yang diretas juga menangani investigasi keuangan profil tinggi, yang berarti setiap informasi yang bocor dapat digunakan untuk pemerasan.

Mariotti memperingatkan, jika pemerintah asing mendapatkan file hukum yang sensitif, mereka bisa mencoba menggunakannya sebagai bahan pembentukan opini publik atau bahkan memengaruhi pemilu.

"Ada berbagai macam alasan mengapa pemerintah asing mungkin ingin memiliki informasi semacam itu," kata Mariotti.

Pada April, pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengumumkan sanksi terhadap Rusia sebagai tanggapan atas serangan siber terkait SolarWinds dan serangan dunia maya lain.

Di sisi lain, Rusia membantah tuduhan tersebut.

Baca juga: Rusia Tantang Microsoft Buktikan Tuduhan Keterlibatannya dalam Serangan Siber yang Menjangkau 24 Negara