Presiden Tunisia Janji Dirinya Takkan Jadi Diktator setelah Tangkap Anggota Parlemen

TUNIS, KOMPAS.com - Presiden Tunisia menyatakan, dia tidak akan menjadi diktator, setelah menangkap dua anggota parlemen.

Negara di Afrika Utara itu berada dalam krisis politik sejak manuver yang dilakukan Presiden Kais Saied akhir pekan lalu.

Dia memecat Perdana Menteri Hichem Mechichi dan membekukan parlemen selama 30 hari, sehingga dia dituding melakukan kudeta.

Baca juga: Kudeta Tunisia: Kepala Stasiun TV Nasional Dipecat karena Larang Aktivis Tampil

Saied mengatakan, dia harus menjamin rakyat dengan melalui pemerintahan baru demi mengakhiri situasi sulit.

"Saya tahu konstitusinya. Saya menghormatinya dan tidak akan menjadi diktator seperti yang mereka katakan," tegas Saied.

Meski begitu, pada Jumat (30/7/2021) dia menahan anggota parlemen sekaligus blogger berpengaruh, Yassin Ayari.

Selain itu, pemerintahannya juga mengumumkan penyelidikan dugaan kekerasan saat demonstrasi menentang Saied pada Senin (26/7/2021).

Pengadilan militer menyatakan, Ayari ditahan berdasarkan perintah penangkapan tiga tahun lalu karena dianggap menghina angkatan darat.

Saied sendiri akhir pekan yang lalu memutuskan mencabut kekebalan anggota parlemen, membuat mereka rentan terhadap kasus pidana.

Baca juga: Setelah Dituding Lakukan Kudeta, Ini Rencana Presiden Tunisia

Selain Ayari, otoritas juga menahan politisi asal partai konservatif Islam Karama, Maher Zid pada Jumat malam waktu setempat.

Zid sempat dijatuhi vonis dua tahun penjara pada 2018 karena menghina mendiang Presiden Beji Caid Essebsi dan orang lain di media sosial.

Di Senin, partai terbesar parlemen, Ennahda, terpaksa menggelar pertemuan di luar setelah gedung dikepung oleh militer.

Situasi memanas karena ratusan pendukung Ennahda dan Saied saling berhadapan, dan melempar menggunakan batu hingga botol.

Baca juga: Pasca Presiden Ambil Alih Semua Pemerintahan, Rakyat Tunisia Khawatir Perang Saudara

Pengadilan menyatakan, mereka membuka investigasi terhadap empat orang atas dugaan kekerasan selama aksi protes.

Dilansir Reuters Sabtu (31/7/2021), langkah Saied tersebut mendapat respons dari Kementerian Luar Negeri AS.

"Kami mendesak Presiden Saied untuk memberikan langkah jelas, mencabut status darurat, dan mengaktifkan parlemen," kata juru bicara Jalina Porter.