WHO Desak Indonesia Batasi Mobilitas Lebih Ketat, PPKM Belum Cukup

Kompas.com - 23/07/2021, 21:08 WIB
Dengan mempertimbangkan tingkat penularan Covid-19 yang sangat tinggi di Indonesia, WHO mendesak pemerintah negara ini memperketat dan memperluas pembatasan mobilitas. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA via REUTERS via ABC INDONESIADengan mempertimbangkan tingkat penularan Covid-19 yang sangat tinggi di Indonesia, WHO mendesak pemerintah negara ini memperketat dan memperluas pembatasan mobilitas.

JENEWA, KOMPAS.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendesak Pemerintah Indonesia untuk menerapkan pembatasan mobilitas yang lebih ketat dan lebih luas karena lonjakan infeksi dan kematian akibat Covid-19 yang sangat tinggi.

Desakan WHO disampaikan hari Kamis (22/7/2021) hanya dua hari setelah Presiden Joko Widodo mengisyaratkan akan melakukan pelonggaran PPKM Darurat.

Indonesia menjadi salah satu episentrum pandemi global dalam beberapa pekan terakhir, setelah kasus positif Covid-19 melonjak lima kali lipat dalam lima minggu.

Baca juga: WHO: Dunia Masuk “Tahap Awal Gelombang Lainnya” dari Pandemi Covid-19

Pekan ini, angka kematian harian mencapai rekor tertinggi sebanyak lebih dari 1.400 kasus, menjadikannya salah satu jumlah kematian tertinggi di dunia.

Dalam laporan terbarunya, WHO mengatakan penerapan pembatasan sosial sangat penting dan menyerukan perlunya "tindakan mendesak" tambahan untuk mengatasi peningkatan infeksi di 13 dari 34 provinsi.

"Indonesia saat ini menghadapi tingkat penularan yang sangat tinggi, menunjukkan pentingnya penerapan aturan kesehatan masyarakat dan langkah-langkah sosial yang ketat, terutama pembatasan mobilitas di seluruh pelosok negeri," kata WHO.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam aturan PPKM Darurat yang kemudian diubah menjadi PPKM Level 3 dan 4, berlaku ketentuan bekerja dari rumah dan penutupan pusat-pusat perbelanjaan di Jawa dan Bali serta sejumlah kota lainnya.

Sektor-sektor ekonomi dasar yang dianggap kritis atau esensial dibebaskan dari sebagian besar ketentuan PPKM.

Pada hari Selasa (20/7/2021), Presiden Jokowi mengatakan pelonggaran PPKM bisa dilakukan mulai minggu depan, jika terjadi penurunan infeksi dalam beberapa hari terakhir.

Baca juga: Apa Perbedaan PPKM Level 3 dan 4?

Kalangan epidemiolog menyatakan berkurangnya jumlah kasus baru disebabkan oleh jumlah tes Covid-19 yang telah dikurangi.

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.