Diperingatkan WHO soal Campur Vaksin Covid-19, Ini Pembelaan Thailand

BANGKOK, KOMPAS.com - Pemerintah Thailand memberi pembelaan setelah diperingatkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) mengenai mencampur vaksin Covid-19.

Sebelumnya, "Negeri Gajah Putih" mempertimbangkan mencampur Sinovac dan AstraZeneca untuk mendapatkan efek cepat dalam enam pekan.

Pertimbangan itu diambil karena negara Asia Tenggara tersebut menghadapi lonjakan kasus yang disebabkan varian Delta.

Baca juga: Thailand Bakal Campur Vaksin Sinovac dengan AstraZeneca, Ini Alasannya

Kepala Ilmuwan WHO Soumya Swaminathan seperti diberitakan AFP Selasa (13/7/2021) menyebut ide itu berbahaya.

"Kami berada di ujung zona bebas data, bebas bukti dan hampir berada di momen 'campur dan cocokkan'," kritik Soumya.

Virolog senior Thailand Yong Poovorawan mengatakan, mencampur Sinovac, yang dibuat dari virus tak aktif, dengan vaksin berbasis vektor seperti AstraZeneca dimungkinkan.

"Kami tidak bisa menunggu sampai 12 pekan untuk mendapatkan efek cepat di tengah kasus yang makin meningkat," papar Yong.

Dr Yong melanjutkan, jika ada vaksin yang dikembangkan dengan lebih baik melawan varian Delta, mala mereka bakal menggunakannya.

Saat ini, Thailand sudah melaporkan 353,700 kasus Covid-19 dengan 2.847 korban meninggal. Mayoritas terdeteksi sejak April.

Baca juga: 618 Petugas Medis Thailand Tetap Terinfeksi Covid-19 Setelah Suntik 2 Dosis Vaksin Sinovac

Pekerja medis awalnya mendapatkan Sinovac. Namun dalam laporan terbaru, hampir 900 di antaranya terpapar virus corona.

Karena itu, pemerintah menyatakan mereka dipertimbangkan memperoleh AstraZeneca atau Pfizer guna meningkatkan kekebalannya.

Selain itu, otoritas juga memberlakukan pengetatan di ibu kota Bangkok dan sembilan provinsi lain yang terdampak.

Bentuk penegakan pengetatan seperti larangan berkumpul lebih dari lima orang, dan penerapan jam malam.

Baca juga: Jadi Klaster Covid-19, Kontes Ratu Kecantikan Thailand Diinvestigasi

Pemerintahan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha mendapat kritikan hebat terkait penanganan mereka atas wabah corona.

Prayut dan para menterinya dianggap tidak memberi kompensasi bagi bisnis yang terdampak pengetatan, hingga tuduhan salah urus vaksin.

Pada Selasa, mereka menyepakati skema bantuan senilai 30 miliar baht untuk membantu usaha yang terdampak lockdown.

Selain itu, tagihan penting seperti listrik dan air dilaporkan akan diturunkan selama dua bulan.

Baca juga: PM Thailand Sumbangkan 3 Bulan Gajinya untuk Dana Bantuan Covid-19