Baru Dibentuk, Milisi Anti-junta Bentrok dengan Tentara Myanmar

MANDALAY, KOMPAS.com – Pasukan junta militer Myanmar bentrok dengan kelompok milisi anti-junta yang baru dibentuk di Mandalay.

Melansir Reuters, bentrokan tersebut terjadi pada Selasa (22/6/2021). Pasukan Myanmar didukung kendaraan lapis baja saat bentrok dengan milisi.

Militer Myanmar menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan melakukan kudeta pada 1 Februari.

Baca juga: Perusahaan Negara Myanmar di Sektor Permata dan Kayu Kena Sanksi Baru Uni Eropa

Sejak saat itu, Myanmar jatuh ke dalam krisis dan aksi protes menentang junta militer hampir berlangsung setiap hari.

Pasukan keamanan Myanmar tak segan melakukan kekerasan, bahkan membunuh, untuk membubarkan dan menghentikan aksi protes.

Sejak kudeta, sebanyak 873 orang tewas di tangan pasukan keamanan Myanmar menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

Sebagai tanggapan, kelompok penentang junta militer yang menamakan diri sebagai Pasukan Pertahanan Rakyat bermunculan di seluruh Myanmar.

Baca juga: Rusia dan Junta Militer Myanmar Nyatakan Komitmen Perkuat Hubungan Dua Negara

Reuters melaporkan, para milisi ini membawa senjata seadanya. Pertempuran yang melibatkan milisi Pasukan Pertahanan Rakyat biasanya terjadi di kota-kota kecil dan daerah pedesaan.

Kini, Pasukan Pertahanan Rakyat sudah terbentuk di Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar.

Mereka bentrok dengan pasukan junta militer setelah sepasukan tentara menyerbu salah satu pangkalannya.

"Kami membalas ketika salah satu markas gerilya kami diserang," kata sebuah unggahan di laman Facebook kelompok itu dari Mayor Zeekwat.

Baca juga: Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Luar Negeri untuk Kedua Kalinya Pasca-KTT

Tentara yang didukung oleh tiga kendaraan lapis baja lantas mengepung sebuah sekolah asrama di Mandalay. Di sekolah asrama itulah, para milisi Pasukan Pertahanan Rakyat bermarkas.

Di beberapa tempat lain di Myanmar, militer terbiasa menanggapi serangan milisi Pasukan Pertahanan Rakyat dengan serangan artileri dan serangan udara.

Serangan balasan yang kerasa dari militer Myanmar ini justru membawa dampak yang lebih parah bagi warga sipil.

Pada Jumat (18/6/2021) pekan lalu, Majelis PBB menyerukan penghentian aliran senjata ke Myanmar.

Baca juga: Myanmar Laporkan Kasus Covid-19 Tertinggi sejak Kudeta

PBB juga mendesak militer Myanmar untuk menghormati hasil pemilu November 2020 dan membebaskan tahanan politik, termasuk Suu Kyi.

Pada Sabtu (19/6/2021), Kementerian Luar Negeri Myanmar di bawah junta militer merilis pernyataan yang menolak resolusi PBB.

Pihanya menyebut resolusi tersebut didasarkan atas tuduhan sepihak dan asumsi yang salah.

Baca juga: Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Moskwa, Diundang Rusia Hadiri Konferensi Keamanan