Biden Umumkan Daftar Negara yang Dapat Vaksin Covid-19 AS, Termasuk Indonesia

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Senin (21/6/2021) mengumumkan rencana distribusi sisa 55 juta dari 80 juta dosis vaksin Covid-19, yang telah dijanjikan Presiden AS Joe Biden untuk dialokasikan pada akhir bulan ini.

Untuk semua 80 juta dosis yang dijanjikan pemerintah untuk dibagikan, Gedung Putih mengatakan, 75 persen akan dibagikan melalui program vaksinasi global yang disebut Akses Global Vaksin Covid-19, atau Covax.

Baca juga: China Klaim Sudah Beri Satu Miliar Dosis Vaksin Covid-19 pada Warganya

Sementara 25 persen sisanya akan dibagikan langsung dengan negara-negara yang membutuhkan.

Awal bulan ini, Pemerintah AS mengumumkan rencana distribusinya untuk 25 juta dosis pertama.

"Tujuan kami adalah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19 global, bersiap untuk lonjakan dan memprioritaskan petugas kesehatan dan populasi rentan lainnya berdasarkan data kesehatan masyarakat dan praktik terbaik yang diakui, dan membantu tetangga kami dan negara lain yang membutuhkan," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan, dilansir dari CNN.

"Dan, seperti yang telah kami nyatakan sebelumnya, Amerika Serikat tidak akan menggunakan vaksinnya untuk mendapatkan bantuan dari negara lain."

Baca juga: Pertemuan dengan AS Tak Jadi, ASEAN Beralih ke China soal Vaksin Covid-19

Ada sekitar 41 juta dosis tahap kedua dari 55 juta dosis ini yang akan dibagikan melalui Covax, menurut Gedung Putih.

Dari dosis Covax tersebut, sekitar 14 juta akan didistribusikan di Amerika Latin dan Karibia, terutama ke Brasil, Argentina, Kolombia, Peru, Ekuador, Paraguay, Bolivia, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, Haiti, dan Komunitas Karibia lainnya (CARICOM), Republik Dominika, Panama, dan Kosta Rika.

Sekitar 16 juta alokasi Covax akan didistribusikan di Asia. Negara penerimanya antara lain India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Afghanistan, Maladewa, Bhutan, Filipina, Vietnam, Indonesia, Thailand, Malaysia, Laos, Papua Niugini, Taiwan, Kamboja, dan Kepulauan Pasifik.

Sekitar 10 juta dosis Covax akan diberikan ke negara-negara di Afrika yang akan dipilih melalui koordinasi dengan Uni Afrika.

Sekitar 14 juta, atau 25 persen dari 55 juta vaksin, akan dikirim langsung ke Kolombia, Argentina, Haiti, negara CARICOM lainnya, Republik Dominika, Kosta Rika, Panama, Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Filipina, Vietnam, Indonesia, Afrika Selatan , Nigeria, Kenya, Ghana, Cabo Verde, Mesir, Yordania, Irak, Yaman, Tunisia, Oman, Tepi Barat dan Gaza, Ukraina, Kosovo, Georgia, Moldova, dan Bosnia.

Baca juga: Daftar Janji Negara G7 Sumbang Vaksin Covid-19 ke Negara Miskin

Gedung Putih tidak memberikan angka pasti berapa dosis yang akan dikirim ke masing-masing negara, dan hanya memperkirakan untuk wilayah secara umum.

Dosis vaksin Covid-19 itu akan terdiri dari vaksin Moderna, vaksin Pfizer, dan vaksin Johnson & Johnson Covid-19. Sementara vaksin AstraZeneca belum disetujui oleh regulator federal AS.

Gedung Putih tidak lagi berkomitmen untuk mendistribusikan 80 juta dosis pada akhir Juni, yang merupakan target yang dinyatakan sebelumnya.

Sebaliknya, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan, "Pengiriman akan dilakukan segera setelah negara-negara siap menerima dosis dan kami bekerja melalui logistik yang kompleks dengan mereka."

Tantangan logistik

Gedung Putih mengutip tantangan logistik sebagai alasan di balik keterlambatan pengiriman vaksin.

Adapun CNN melaporkan masalah lain, termasuk pejabat AS harus mengembangkan rencana darurat.

Masalah itu mengingat dosis yang awalnya mereka rencanakan untuk digunakan dibuat oleh vaksin AstraZeneca. Namun, hingga kini review keamanan dan kemanjuran Food and Drug Administration AS yang belum selesai.

Baca juga: Rusak Vaksin Covid-19, Apoteker Ini Dipenjara 3 Tahun

"Apa yang kami temukan sebagai tantangan terbesar sebenarnya bukanlah pasokan. Kami memiliki banyak dosis untuk dibagikan kepada dunia. Tapi ini adalah tantangan logistik yang sangat besar, dan kami telah melihatnya saat kami mulai menerapkannya (di AS)," Sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan pada Senin (21/6/2021).

Menurut Psaki, tantangan-tantangan itu antara lain terkait berbagi informasi keselamatan dan peraturan.

AS juga harus memastikan tim negara lain memiliki persediaan dan transportasi yang diperlukan untuk menerima dosis, memastikan penyimpanan dan persiapan yang tepat, serta memastikan vaksin melewati bea cukai.

“Hambatan bahasa juga menjadi masalah,” kata Psaki.

“Sama seperti yang kami miliki dalam respons domestik kami, kami akan bergerak secepat mungkin, sambil mematuhi persyaratan peraturan dan hukum AS dan negara tuan rumah, untuk memfasilitasi pengangkutan vaksin yang aman dan terjamin melintasi perbatasan internasional," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.

“Ini akan memakan waktu, tetapi Presiden (Biden) telah mengarahkan administrator untuk menggunakan semua fasilitas Pemerintah AS untuk melindungi individu dari virus ini secepat mungkin," ujar Psaki.

Baca juga: Pemimpin G7 Janji Berikan 1 Miliar Dosis Vaksin Covid-19 ke Dunia pada 2023

Sebagai bagian dari upaya Biden menegaskan kembali kepemimpinan AS di panggung dunia, Presiden AS mengumumkan awal bulan ini bahwa AS berencana menyumbangkan 500 juta dosis vaksin Pfizer Covid-19 secara global.

Langkah ini juga akan berfungsi melawan upaya Rusia dan China, untuk menggunakan vaksin mereka sendiri yang didanai negara guna memperluas pengaruh globalnya.

Pada Februari, Biden mengatakan, 2 miliar dollar AS (Rp 28,8 triliun) dalam kontribusi AS akan digunakan untuk inisiatif vaksin virus corona global, dan akan memberikan dukungan kepada Covax.

Biden juga menjanjikan tambahan 2 miliar dollar AS (Rp 28,8 triliun) dalam pendanaan, bergantung pada kontribusi dari negara lain dan target pengiriman dosis yang terpenuhi.