Pakar: Pemerintahan Baru Israel adalah Kesempatan Biden Atur Ulang Kesepakatan di Timur Tengah

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Terbentuknya pemerintahan baru Israel dengan Naftali Bennett sebagai Perdana Menteri memberikan kesempatan untuk Presiden AS Joe Biden mengatur ulang kesepakatan AS di Timur Tengah.

"Biden mendapatkan keuntungan," kata Aaron David Miller, seorang senior di Carnegie Endowment for International Peace di Washington DC, tentang dampak jatuhnya kepemimpinan Benjamin Netanyahu.

"Biden memiliki ruang gerak dan waktu. Bennett tampaknya tidak ingin pertempuran," ucap Miller kepada Al Jazeera.

Baca juga: Perdana Menteri Palestina: Naftali Bennett dan Benjamin Netanyahu Sama Buruknya

Melansir Al Jazeera pada Senin (14/6/2021), pemerintahan baru Israel dapat membantu mengatur panggung politik untuk perjanjian terbatas antara Hamas dan Otoritas Palestina.

Memungkinkan juga perluasan kesepakatan ekonomi dengan negara-negara Arab, yang akan menjadi kesempatan bagi pemerintahan Biden.

Koalisi baru Israel terpilih menjadi anggota Knesset pada 13 Juni dengan selisih yang paling tipis, yaitu 60 dari 120 anggota Knesset mendukung pemerintahan baru Israel. Adapun 59 suara menentang dengan satu abstain.

Koalisi tersebut dipimpin oleh Bennett dari partai Yamina dan Yair Lapid dari Yesh Atid. Selain itu, mencakup 6 partai lain dari kiri dan kanan politik Israel, termasuk partai Arab Palestina, untuk pertama kalinya.

Koalisi berbagai partai itulah yang mengakhiri 12 tahun masa jabatan mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Pemerintahan baru Israel itu disambut oleh Washington, dan staf Gedung Putih sedang mencari tanggal yang pas untuk Biden menjamu Bennett dalam kunjungan kenegaraan.

Baca juga: Lengserkan Rezim 12 Tahun, Ini Janji dan Tantangan PM Baru Israel Naftali Bennett

"Pemerintahan Biden sedang mengatur ulang," ujar Hassan El-Tayyab, pelobi utama kebijakan Timur Tengah untuk Quaker Friends Committee dalam Perundang-undangan Nasional.

"Ada perselisihan antara pemerintahan Obama-Biden, dan pemerintahan Biden-Harris dengan Bibi Netanyahu," kata El-Tayyab.

Di dalam negeri AS, Partai Republik terang-terangan pro-Israel, sedangkan partai Demokrat semakin kritis terhadap perlakuan Israel terhadap Palestina.

Jika AS berhasil mengembalikan perjanjian nuklir Iran, yang mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir dengan imbalan keringanan sanksi AS, ada kemungkinan Netanyahu berusaha menentang itu, yang sepertinya tidak akan dilakukan oleh Bennett.

“Para pemimpin setuju bahwa mereka dan tim mereka akan berkonsultasi secara dekat tentang semua hal yang berkaitan dengan keamanan regional, termasuk Iran,” menurut pernyataan Gedung Putih.

Baca juga: PM Israel Naftali Bennett Ahli Berbisnis, Pernah Tarik Investor Jutaan Dolar AS

“Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintahannya bermaksud untuk bekerja sama dengan Pemerintah Israel dalam upaya memajukan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran bagi Israel dan Palestina,” lanjutnya.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan telah berbicara dengan Yair Lapid, yang akan menjadi Menteri Luar Negeri Israel dalam koalisi Bennett.

Lapid ini nantinya juga akan menjadi Perdana Menteri pada periode 2 tahun berikutnya, sesuai kesepakatan politik koalisi.

Di bawah pemerintahan Netanyahu dulu, Israel secara terbuka menentang diplomasi mantan Presiden Barack Obama terhadap Iran, dan dengan keras menentang perjanjian nuklir internasional bersama Iran yang pimpinan AS pada 2015.

Atas undangan Partai Republik AS, Netanyahu telah memberikan pidato kepada Kongres AS.

Baca juga: Partai Islam Israel yang Menangkan Naftali Bennett Bersumpah Rebut Kembali Tanahnya

Pada kesempatan itu, ia menyatakan menentang kesepakatan nuklir dengan Iran dan mendesak legislator AS untuk menolak kesepakatan apa pun.

Banyak Demokrat pada saat itu melihat tindakan Netanyahu sebagai upaya untuk melemahkan otoritas Presiden Obama atas kebijakan luar negeri AS.

Di pemerintahan AS berikutnya, Donald Trump bersekutu erat dengan Netanyahu, terbukti secara sepihak Trump menarik AS dari kesepakatan nuklir internasional.

Sekarang, Biden berusaha untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran tersebut.

Pembicaraan multilateral putaran ke-6 antara Iran dan kekuatan dunia akan dimulai pada akhir pekan ini, hanya beberapa hari menjelang pemilihan presiden Iran yang akan membawa kepemimpinan baru ke tampuk kekuasaan di Teheran.

Baca juga: Koalisi Berujung Suksesi yang Menangkan PM Baru Israel Naftali Bennett