Pemerintah AS Diduga Rebut Akses Email Wartawan New York Times

NEW YORK CITY, KOMPAS.com - Departemen Kehakiman AS di bawah pemerintahan Donald Trump dan Joe Biden diduga melancarkan "pertempuran hukum rahasia" untuk mendapatkan akses masuk email dari empat wartawan New York Times.

Dilansir Reuters (5/6/2021), "pertempuran hukum rahasia" ini termasuk perintah pembungkaman para eksekutif media itu.

Baca juga: New York Times Pajang Foto Anak Korban Konflik Gaza di Halaman Utama

"Pertempuran hukum rahasia" untuk mendapatkan akses masuk ke email empat jurnalis ini diduga dimulai pada minggu-minggu terakhir kepresidenan Trump.

Tujuannya jelas, yakni berusaha mengungkap siapa saja sumber berita yang biasanya dirahasiakan para wartawan.

Baca juga: Sinopsis True Story, Diangkat dari Kisah Nyata Jurnalis New York Times

"Pemerintahan Trump tidak pernah memberi tahu Times tentang upaya tersebut. Di sisi lain, pemerintahan Biden juga masih terus mengobarkan keinginan itu," tulis sebuah laporan, mengutip Pengacara New York Times, David McCraw.

"Pemerintah memberi tahu bahwa beberapa eksekutif di Times tahu tentang hal itu, tapi mereka memberlakukan perintah pembungkaman untuk melindungi diri dari pandangan publik," tambahnya.

Baca juga: Opini Politisi Republik Picu Kegaduhan, Editor New York Times Mundur

McCraw juga mengatakan bahwa perintah pembungkaman, yang disebutnya belum pernah terjadi sebelumnya, telah berlaku sejak 3 Maret.

Tapi saat ini sudah dicabut oleh pengadilan federal.

Pembungkaman dilakukan Departemen Kehakiman untuk memperlancar upaya merebut log email dari Google, yang memang mengoperasikan sistem email New York Times.

Baca juga: Hope, Induk Orangutan yang Diberondong 74 Peluru, di Sampul Depan The New York Times

Sebelumnya, New York Times melaporkan pada Rabu (4/6/2021), bahwa pemerintahan Trump diam-diam sudah menyita catatan telepon empat wartawan.

Selama hampir empat bulan pada tahun 2017, catatan telepon ini dipakai sebagai bagian dari investigasi kebocoran.

Atas dugaan ini, Departemen Kehakiman sejauh ini belum menanggapi permintaan konfirmasi Reuters.

Baca juga: Media AS New York Times Soroti Pabrik Tahu di Indonesia yang Gunakan Plastik sebagai Bahan Bakar

Sementara itu, menanggapi hal ini, seorang juru bicara Google menyatakan bahwa perusahaan teknologi ini masih berkomitmen kuat untuk melindungi data pelanggan.

"Kami memiliki sejarah panjang untuk mendorong dan memberi tahu pelanggan kami tentang masalah hukum apa pun," ujarnya.