Oposisi Israel Sepakat Bentuk Pemerintahan Baru dan Gulingkan Benjamin Netanyahu

TEL AVIV, KOMPAS.com - Tokoh-tokoh oposisi Israel telah sepakat untuk mengambil kepemimpinan yang dipegang selama 12 tahun oleh Benjamin Netanyahu. Namun, ada keraguan bahwa koalisi yang baru terbentuk ini bisa bertahan di tengah perbedaan.

Koalisi yang tidak biasa dari partai-partai oposisi Israel mencapai kesepakatan pada Rabu (2/6/2021) malam waktu setempat untuk membentuk pemerintahan baru Israel.

Melansir DW Indonesia pada Kamis (3/6/2021), kesepakatan itu dinilai dapat menyelesaikan kebuntuan politik yang berkepanjangan, dan memaksa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu turun dari jabatannya yang ia duduki selama 12 tahun.

Baca juga: Muncul Koalisi Baru, Israel di Ambang Akhir Era Benjamin Netanyahu

Yair Lapid, seorang sentris dari Partai Yesh Atid (Ada Masa Depan), dan Naftali Bennett, seorang ultranasionalis dari Partai Bennett Yamina (Kanan), mengumumkan kesepakatan itu setelah mereka berhasil menyusun pemerintahan koalisi dengan sejumlah partai dari seluruh spektrum politik.

Lapid berhasil mengumpulkan tanda tangan dari tujuh partai yang menandakan kesediaan mereka untuk membentuk koalisi yang akan membentuk pemerintahan baru Israel.

Lapid memberitahu Presiden Israel Reuven Rivlin melalui e-mail dengan mengatakan, "Saya merasa terhormat untuk memberitahu Anda bahwa saya telah berhasil membentuk pemerintahan," menurut laporan Reuters.

Lapid mengaku bahwa dia telah berbicara dengan presiden dan mengatakan bahwa "pemerintah ini akan bekerja untuk semua warga Israel, mereka yang memilihnya dan mereka yang tidak. Pemerintahan ini akan melakukan segalanya untuk menyatukan masyarakat Israel," tulisnya di Twitter.

Baca juga: Pemimpin Oposisi Israel Optimistis Gulingkan Benjamin Netanyahu meski Banyak Tantangan

Siapa saja anggota koalisi tersebut?

Pemerintahan dari koalisi yang baru terbentuk itu terdiri dari berbagai partai.

Selain Partai Yesh Atid dan Partai Bennett Yamina, Lapin juga mendapat dukungan dari Partai Israel Beiteinu (Israel Rumah Kita) yang dipimpin oleh Avigdor Lieberman, Partai Kahol Lavan (Biru dan Putih) yang dipimpin oleh Benny Gantz. 

Lalu, Partai Buruh yang dipimpin oleh Merav Michaeli, partai sosial-demokrat Meretz yang dipimpin oleh Nitzan Horowitz, serta Partai Ra'am (Daftar Bersatu Arab) yang dipimpin oleh Mansour Abbas.

Pos-pos komite yang terkait dengan penunjukan yudisial, dan urutan pengisian jabatan menjadi poin-poin penting dalam pembahasan koalisi ini.

Demikian pula soal undang-undang bangunan tentang perumahan Arab dan pengakuan desa Badui di Negev, yang keduanya menurut partai Ra'am Islam harus diselesaikan sebelum dapat mendukung pemerintahan baru Israel.

Baca juga: Oposisi Israel Ancam Kekuasaannya, Begini Peringatan PM Netanyahu

Koalisi dengan ide-ide yang berlawanan

Koresponden DW di Yerusalem, Tania Krämer, melaporkan bahwa ada kesulitan terkait pembentukan koalisi dengan partai-partai yang memiliki pandangan yang berlawanan.

"Di satu sisi ada partai sayap kanan garis keras, beberapa di antaranya pro-aneksasi, pro-pemukiman (di wilayah Palestina yang diduduki Israel), menentang negara Palestina, dan di sisi lain ada Partai Meretz sayap kiri yang berpihak pada negara Palestina," jelas Krämer.

Meskipun diyakini bahwa mereka pertama-tama akan fokus pada isu-isu yang kurang tajam secara ideologis, Krämer mengatakan bahwa berbagai pihak "harus mengatasi perbedaan mereka untuk membuat pemerintahan ini bertahan."

Baca juga: Israel Segera Punya Koalisi Pemerintahan Baru, Akhir Era Benjamin Netanyahu?